Tolak Impor Beras, Serikat Petani: Data Kementan Produksinya Cukup
loading...
Petani menolak wacana impor beras untuk memenuhi stok nasional. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Wacana impor beras yang diutarakan Bulog di tengah produksi dalam negeri yang masih cukup memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia mendapat penolakan dari petani. Sikap petani ini mengacu pada data Kementerian Pertanian yang menyatakan stok beras nasional cukup hingga akhir tahun.
Sebelumnya Bulog mengungkap bahwa untuk memenuhi stok sebanyak 1,2 juta ton, perlu upaya mengambil cadangan dari luar negeri alias impor. Saat ini stok beras Bulog masih berada di angka 651 ribu ton, jadi masih kurang sekitar 549 ribu ton.
"Menurut Kementan produksinya cukup, sampai akhir tahun 2022. Jadi ya tidak bisa impor beras. Masalahnya sekarang menurut Bulog, cadangan beras di Bulog tidak memenuhi jumlah yang jadi patokan pemerintah yakni 1,2 juta ton. Bulog belum memenuhinya. Ini kekeliruan. Bulog harus andalkan beras yang ada di tengah-tengah masyarakat," kata Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih, lewat keterangan tertulisnya, Selasa (22/11/2022).
Henry menambahkan, apabila mengacu pada peraturan presiden tentang cadangan pangan pemerintah, cadangan beras yang dihitung oleh Bulog hanyalah pasokan yang ada di gudang Bulog itu sendiri. Semestinya, Bulog perlu menghitung juga cadangan yang ada di daerah.
"Dan belum dihitung cadangan pangan yang ada di tengah-tengah masyarakat, betulkah beras yang disebut surplus ada di tengah masyarakat petani, atau justru berada di tangan perusahan besar, korporasi swasta besar beras, kita nggak tau, ada pemainnya atau tidak. Jadi tidak ada penjelasan, dengan tidak ada kebijakan pemerintah soal cadangan pangan daerah dan masyarakat," papar Henry.
Henry menegaskan, hal ini juga disebabkan belum maksimalnya kerja Badan Pangan Nasional (Bapanas). Lembaga itu belum menjadi badan pengambil otoritas dalam urusan cadangan pangan, padahal mandatnya menentukan kebijakan pangan, impor atau tidak, bukan Bulog.
"Jadi Bapanas belum melakukan otoritasnya. Inilah kelemahannya sehingga masih menjadi simpang siur, polemik impor atau tidak impor, sayang sekali, sudah ada Bapanas. Bapanas idealnya untuk mengatasi problema seperti ini," ungkap Henry.
Sebelumnya Bulog mengungkap bahwa untuk memenuhi stok sebanyak 1,2 juta ton, perlu upaya mengambil cadangan dari luar negeri alias impor. Saat ini stok beras Bulog masih berada di angka 651 ribu ton, jadi masih kurang sekitar 549 ribu ton.
"Menurut Kementan produksinya cukup, sampai akhir tahun 2022. Jadi ya tidak bisa impor beras. Masalahnya sekarang menurut Bulog, cadangan beras di Bulog tidak memenuhi jumlah yang jadi patokan pemerintah yakni 1,2 juta ton. Bulog belum memenuhinya. Ini kekeliruan. Bulog harus andalkan beras yang ada di tengah-tengah masyarakat," kata Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih, lewat keterangan tertulisnya, Selasa (22/11/2022).
Henry menambahkan, apabila mengacu pada peraturan presiden tentang cadangan pangan pemerintah, cadangan beras yang dihitung oleh Bulog hanyalah pasokan yang ada di gudang Bulog itu sendiri. Semestinya, Bulog perlu menghitung juga cadangan yang ada di daerah.
"Dan belum dihitung cadangan pangan yang ada di tengah-tengah masyarakat, betulkah beras yang disebut surplus ada di tengah masyarakat petani, atau justru berada di tangan perusahan besar, korporasi swasta besar beras, kita nggak tau, ada pemainnya atau tidak. Jadi tidak ada penjelasan, dengan tidak ada kebijakan pemerintah soal cadangan pangan daerah dan masyarakat," papar Henry.
Henry menegaskan, hal ini juga disebabkan belum maksimalnya kerja Badan Pangan Nasional (Bapanas). Lembaga itu belum menjadi badan pengambil otoritas dalam urusan cadangan pangan, padahal mandatnya menentukan kebijakan pangan, impor atau tidak, bukan Bulog.
"Jadi Bapanas belum melakukan otoritasnya. Inilah kelemahannya sehingga masih menjadi simpang siur, polemik impor atau tidak impor, sayang sekali, sudah ada Bapanas. Bapanas idealnya untuk mengatasi problema seperti ini," ungkap Henry.
(uka)
Explore More