Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Aliansi Pengemudi Minta Kebijakan Zero Truk ODOL Diundur hingga 2025
loading...
Kemenhub diminta memundurkan waktu pemberlakuan kebijakan zero truk ODOL. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Aliansi Pengemudi Independen (API) meminta Kementerian Perhubungan ( Kemenhub ) untuk menunda kebijakan normalisasi kendaraan sarat dimensi dan muatan atau zero over dimension over loading ( ODOL ) hingga 2025. Sebelumnya Kemenhub menyatakan kebijakan zero truk ODOL akan tetap diberlakukan tahun depan.
"Maka dari itu untuk sementara ya jangan dilakukan di 2023. Kita minta ditunda dulu hingga 2025," kata Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen (API), Suroso, dalam RDPU dengan Komisi V DPR RI, Rabu (23/11/2022).
Suroso mengatakan penerapan zero ODOL di 2023 merupakan kebijakan yang kurang tepat. Pasalnya, kondisi para supir saat ini masih belum stabil dalam perekonomiannya setelah melewati masa pandemi.
"Selama pandemi, kita sendiri mau makan sendiri aja susah. Dan setelah Covid pun teman-teman yang bisa melakukan ekspedisi angkutan barang belum stabil," katanya.
Selain menunda penerapan kebijakan zero ODOL di 2023, Suroso juga meminta pemerintah untuk tidak hanya menjadikan sopir sebagai "kambing hitam" saat adanya kecelakaan yang diakibatkan angkutan truk.
"Masalah ODOL ini yang (selalu) disalahkan sopirnya, bagaimana dengan pemilik barang. Jangan hanya sopir saja yang disalahkan, tapi pemilik barang ini mohon untuk dilibatkan," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa kebijakan Implementasi bebas dari truk sarat dimensi dan muatan atau over dimension dan over load (ODOL) di 2023 akan tetap terlaksana. Menurut Kemenhub, secara data. kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh permasalahan truk ODOL mencapai 17%.
"Maka dari itu untuk sementara ya jangan dilakukan di 2023. Kita minta ditunda dulu hingga 2025," kata Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen (API), Suroso, dalam RDPU dengan Komisi V DPR RI, Rabu (23/11/2022).
Suroso mengatakan penerapan zero ODOL di 2023 merupakan kebijakan yang kurang tepat. Pasalnya, kondisi para supir saat ini masih belum stabil dalam perekonomiannya setelah melewati masa pandemi.
"Selama pandemi, kita sendiri mau makan sendiri aja susah. Dan setelah Covid pun teman-teman yang bisa melakukan ekspedisi angkutan barang belum stabil," katanya.
Selain menunda penerapan kebijakan zero ODOL di 2023, Suroso juga meminta pemerintah untuk tidak hanya menjadikan sopir sebagai "kambing hitam" saat adanya kecelakaan yang diakibatkan angkutan truk.
"Masalah ODOL ini yang (selalu) disalahkan sopirnya, bagaimana dengan pemilik barang. Jangan hanya sopir saja yang disalahkan, tapi pemilik barang ini mohon untuk dilibatkan," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa kebijakan Implementasi bebas dari truk sarat dimensi dan muatan atau over dimension dan over load (ODOL) di 2023 akan tetap terlaksana. Menurut Kemenhub, secara data. kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh permasalahan truk ODOL mencapai 17%.
(uka)
Explore More