Disinggung DPR Soal Banyak Bandara Sepi, Menhub: Jumlah Pesawat Berkurang 50%

JAKARTA - Komisi V DPR menyinggung soal banyaknya bandara di Indonesia yang sepi penumpang lantaran tak adanya ketersediaan maskapai di bandara tersebut. Padahal pembangunan atau revitalisasi bandara yang dilakukan Kementerian Perhubungan cukup masif.



Ketua Komisi V DPR Lasarus pun mempertanyakan kenapa kondisi tersebut bisa terjadi. Laurus kemudian menceritakan bahwa bandara di daerah asalnya, Kalimantan Barat, dulu terdapat tiga maskapai yang melayani penerbangan, namun saat ini hanya terdapat satu maskapai saja.

"Kalau yang saya temui, saya ambil contoh di daerah kita. Dulu paling banyak itu maskapai 3, Garuda, kemudian Wings, dan Nam masuk. Namun sekarang tinggal satu maskapai, Wings, itu 3x seminggu," katanya dalam rapat kerja DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Kamis (24/11/2022).

Menurut Lasarus, upaya Kementerian Perhubungan menyediakan infrastruktur penerbangan terbilang cukup. Yang jadi masalah tak ada pesawat yang terbang ke sejumlah bandara.

"Ini persoalan. Ini barangkali juga nanti disampaikan ke kami apa kendalanya. Kenapa tidak ada orang mau investasi yang sebenarnya infrastruktur sudah siap," tambah Lasarus.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, persoalan yang menimpa maskapai penerbangan saat ini adalah karena faktor global. Kondisi maskapai di Indonesia yang tersedia saat ini tidak mencapai 50%.

"Bahwa pesawat yang ada di Indonesia ini berkurang dari lebih 600 sekarang tidak sampai 300. Tidak mencapai 50% sehingga terjadi kekurangan," kata Menhub.

Sementara terkait dengan kondisi tarif pesawat yang mahal, Menhub menjelaskan bahwa biaya leasing (sewa) dan biaya bahan bakar operasional maskapai lebih dari 50%.

"Kami tadi komparasi perjalanan Jakarta-Dubai dan Jakarta-Singapura, harganya relatif 2x lipatnya. Jadi ini berbanding lurus dengan apa yang dilakukan," katanya.

Atas kondisi tersebut, Menhub mengatakan pihaknya akan melakukan penertiban. Kedua akan mengundang beberapa maskapai penerbangan yang berminat ke daerah, dan yang ketiga beberapa bandara sudah terselesaikan dengan baik terkait dengan okupansinya dengan mengajak pemerintah daerah.



"Pesawat itu kalau okupansinya di bawah 50% mereka rugi. Oleh karenanya, ada blok guarantee (membeli tiket penerbangan) yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara bersama-sama. Yang paling sukses itu di Toraja dan itu disubsidi oleh provinsi," katanya.