Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Terima Alokasi Anggaran Rp323,16 Miliar, LAN Siap Jalankan Program Prioritas
loading...
Presiden Jokowi didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan langsung anggaran LAN tahun depan kepada epala LAN Adi Suryanto di Istana Negara, Kamis (1/12/2022) . FOTO/dok.Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Administrasi Negara (LAN) memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp323,16 miliar tahun depan. Angka tersebut naik sebesar Rp4,59 miliar dibandingkan anggaran tahun sebelumnya Rp318,56 miliar.
"LAN akan melaksanakan sebaik-baiknya sejumlah program prioritas nasional yang telah ditetapkan pemerintah," ujar Kepala LAN Adi Suryanto saat penyerahan DIPA Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lebih lanjut, program-program prioritas tersebut di antaranya Pelatihan Penguatan Kompetensi Widyaiswara, Penyusunan Ekosistem Pengetahuan Inovasi, Integrasi Portal Pembelajaran dan Pelatihan ASN, Program Eksekutif Nasional, ASN Talent Academy, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan ASN, dan Penyusunan Konten Pembelajaran.
Pada kesempatan yang sama, Jokowi berpesan supaya anggaran yang didapatkan bisa digunakan sesuai kebutuhan. Presiden juga mengingatkan supaya memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri khususnya produk UMKM.
"Tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian lain. Oleh sebab itu harus kerja terintegrasi, tidak sektoral, dan berjalan sendiri-sendiri," tegas Presiden.
Jokowi meminta kepada kementerian/lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja APBN maupun APBD khususnya belanja modal dan belanja sosial untuk menggerakan perekonomian. Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan bahwa DIPA dan TKDD Tahun 2023 diserahkan kepada 53 kementerian dan lembaga. Dari total 53 tersebut ada 14 kementerian dan lembaga di antaranya yang menerima secara simbolis.
Sri Mulyani meminta agar kementerian dan lembaga dapat merepresentasikan bidang prioritas nasional tahun 2023, dan kementerian lembaga yang menerima secara simbolis adalah yang memiliki nilai kinerja penganggaran yang tinggi. "Mereka adalah kementerian dan lembaga yang memperoleh opini BPK dengan status WTP dalam tiga tahun terakhir 2019 hingga 2021," ungkapnya.
"LAN akan melaksanakan sebaik-baiknya sejumlah program prioritas nasional yang telah ditetapkan pemerintah," ujar Kepala LAN Adi Suryanto saat penyerahan DIPA Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lebih lanjut, program-program prioritas tersebut di antaranya Pelatihan Penguatan Kompetensi Widyaiswara, Penyusunan Ekosistem Pengetahuan Inovasi, Integrasi Portal Pembelajaran dan Pelatihan ASN, Program Eksekutif Nasional, ASN Talent Academy, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan ASN, dan Penyusunan Konten Pembelajaran.
Pada kesempatan yang sama, Jokowi berpesan supaya anggaran yang didapatkan bisa digunakan sesuai kebutuhan. Presiden juga mengingatkan supaya memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri khususnya produk UMKM.
"Tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian lain. Oleh sebab itu harus kerja terintegrasi, tidak sektoral, dan berjalan sendiri-sendiri," tegas Presiden.
Jokowi meminta kepada kementerian/lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja APBN maupun APBD khususnya belanja modal dan belanja sosial untuk menggerakan perekonomian. Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan bahwa DIPA dan TKDD Tahun 2023 diserahkan kepada 53 kementerian dan lembaga. Dari total 53 tersebut ada 14 kementerian dan lembaga di antaranya yang menerima secara simbolis.
Sri Mulyani meminta agar kementerian dan lembaga dapat merepresentasikan bidang prioritas nasional tahun 2023, dan kementerian lembaga yang menerima secara simbolis adalah yang memiliki nilai kinerja penganggaran yang tinggi. "Mereka adalah kementerian dan lembaga yang memperoleh opini BPK dengan status WTP dalam tiga tahun terakhir 2019 hingga 2021," ungkapnya.
(nng)
Explore More