Daftar Kenaikan UMP 2023 di Seluruh Provinsi, Cek lagi Yuk!
Minggu, 04 Desember 2022 - 09:13 WIB
loading...
Pemerintah telah menetapkan kenaikan upah minimium provinsi atau UMP 2023 dengan persentase kenaikan di bawah 10%. Ilustrasi foto/pexels/ahsanjaya
A
A
A
JAKARTA - Meski menuai kontroversi, pemerintah telah menetapkan kenaikan upah minimium provinsi atau UMP untuk tahun 2023 dengan persentase kenaikan di bawah 10%.
Adapun besaran kenaikan UMP ini beragam di setiap provinsi di Indonesia. Mulai dari yang terendah 2,6% yaitu di Papua Barat, hingga yang tertinggi 9,15% di Sumatra Barat.
Penetapan UMP dilakukan dengan mengacu pada Permenaker Nomor18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Melalui beleid tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan bahwa kenaikan UMP 2023 tidak boleh lebih dari 10%.
Berdasarkan Permenaker tersebut, penyesuaian nilai upah minimum 2023 dihitung dengan formula mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
"(1) Upah Minimum berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
(2) Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kualifikasi tertentu dapat diberikan upah lebih besar dari Upah Minimum.
(3) Kualifikasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. pendidikan;
b. kompetensi; dan/atau
c. pengalaman kerja yang dipersyaratkan untuk
melaksanakan pekerjaan atau jabatan.
(4) Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala
upah," demikian yang termaktub dalam beleid tersebut, dikutip Minggu (3/2/2022).
Baca juga: Buruh Demo UMP Rp4,9 Juta, Lalin di Balai Kota Jakarta Macet
Sementara itu pada aturan sebelumnya yang tercantum pada turunan UU Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/ 2021 tentang Pengupahan, formulasi kenaikan upah minimum hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi (salah satu yang lebih besar).
Dengan hadirnya Permenaker teranyar ini, jika ternyata hasil formulasi membuahkan besaran upah minimum sebesar 13% seperti yang diharapkan buruh, Kemnaker memberikan batasan tertinggi maksimal 10% lebih besar dari upah minimum 2022.
“Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat [1] melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen,” bunyi beleid tersebut.
Baca juga: Ketakutan Pengusaha Saat 33 Gubernur Umumkan Kenaikan Upah Minimum Provinsi di 2023
"Upah minimum provinsi dan kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dan pasal 15 ayat (2), mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023," bunyi pasal 17 dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Lebih rinci, berikut ini daftar lengkap kenaikan UMP 2023 di 34 provinsi di Indonesia:
1. DKI Jakarta: naik 5,6% menjadi (Rp4,9 juta)
2. Jawa Tengah: naik 8,01% menjadi (Rp1,95 juta)
3. Jawa Timur: naik 7,86% menjadi (Rp2,04 juta)
4. Jawa Barat: naik 7,88% menjadi (Rp1,98 juta)
5. DI Yogyakarta: naik 7,65% menjadi (Rp1,98 juta)
6. Banten: naik 6,4% menjadi (Rp2,66 juta)
7. Bali: naik 7,81% menjadi (Rp2,71 juta)
8. NTB: naik 7,44% menjadi (Rp2,37 juta)
9. Aceh: naik 7,8% menjadi (Rp3,41 juta)
10. Sumatera Utara: naik 7,45% menjadi (Rp2,71 juta)
11.Sumatra Barat: naik 9,15% menjadi (Rp2,74 juta)
12. Bangka Belitung: 7,15% menjadi (Rp3,49 juta)
13. Kepulauan Riau: naik 7,51% menjadi (Rp3,27 juta)
14. Riau: naik 8,61% menjadi (Rp3,19 juta)
15. Jambi: naik 9,04% menjadi (Rp2,94 juta)
16. Sumatra Selatan: naik 8,26% menjadi (Rp3,4 juta)
17. Lampung: naik 7,9% menjadi (Rp2,63 juta)
18. Kalimantan Barat: naik 7,16% menjadi (Rp2,60 juta)
19. Kalimantan Selatan: naik 8,38% menjadi (Rp3,1 juta)
20. Kalimantan Tengah: naik 8,8% menjadi (Rp3,18 juta)
21. Kalimantan Timur: naik 6,2% menjadi (Rp3,20 juta)
22. Kalimantan Utara: naik 7,73% menjadi (Rp3,25 juta)
23. Gorontalo: naik 6,74% menjadi (Rp2,98 juta)
24. Sulawesi Utara: naik 5,24% menjadi (Rp3,48 juta)
25. Sulawesi Tenggara: naik 7,10% menjadi (Rp2,75 juta)
26. Sulawesi Selatan: naik 6,9% menjadi (Rp3,38 juta)
27. Papua Barat: naik 2,6% menjadi (Rp3,28 juta)
28. Bengkulu: naik 8,1% menjadi (2,4 juta)
29. Sulawesi Tengah: naik 8,73% menjadi (Rp2,59 juta)
30. Sulawesi Barat: naik 7,2% menjadi (Rp2,87 juta)
31. Maluku Utara: naik 4% menjadi (Rp2,97 juta)
32. Maluku: naik 7,39% menjadi (Rp2,81 juta)
33. NTT: naik 7,54% menjadi (Rp2,12 juta)
34. Papua: naik 8,50% menjadi (Rp3,86 juta)
Adapun besaran kenaikan UMP ini beragam di setiap provinsi di Indonesia. Mulai dari yang terendah 2,6% yaitu di Papua Barat, hingga yang tertinggi 9,15% di Sumatra Barat.
Penetapan UMP dilakukan dengan mengacu pada Permenaker Nomor18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Melalui beleid tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan bahwa kenaikan UMP 2023 tidak boleh lebih dari 10%.
Berdasarkan Permenaker tersebut, penyesuaian nilai upah minimum 2023 dihitung dengan formula mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
"(1) Upah Minimum berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
(2) Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kualifikasi tertentu dapat diberikan upah lebih besar dari Upah Minimum.
(3) Kualifikasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. pendidikan;
b. kompetensi; dan/atau
c. pengalaman kerja yang dipersyaratkan untuk
melaksanakan pekerjaan atau jabatan.
(4) Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala
upah," demikian yang termaktub dalam beleid tersebut, dikutip Minggu (3/2/2022).
Baca juga: Buruh Demo UMP Rp4,9 Juta, Lalin di Balai Kota Jakarta Macet
Sementara itu pada aturan sebelumnya yang tercantum pada turunan UU Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/ 2021 tentang Pengupahan, formulasi kenaikan upah minimum hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi (salah satu yang lebih besar).
Dengan hadirnya Permenaker teranyar ini, jika ternyata hasil formulasi membuahkan besaran upah minimum sebesar 13% seperti yang diharapkan buruh, Kemnaker memberikan batasan tertinggi maksimal 10% lebih besar dari upah minimum 2022.
“Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat [1] melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen,” bunyi beleid tersebut.
Baca juga: Ketakutan Pengusaha Saat 33 Gubernur Umumkan Kenaikan Upah Minimum Provinsi di 2023
"Upah minimum provinsi dan kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dan pasal 15 ayat (2), mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023," bunyi pasal 17 dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Lebih rinci, berikut ini daftar lengkap kenaikan UMP 2023 di 34 provinsi di Indonesia:
1. DKI Jakarta: naik 5,6% menjadi (Rp4,9 juta)
2. Jawa Tengah: naik 8,01% menjadi (Rp1,95 juta)
3. Jawa Timur: naik 7,86% menjadi (Rp2,04 juta)
4. Jawa Barat: naik 7,88% menjadi (Rp1,98 juta)
5. DI Yogyakarta: naik 7,65% menjadi (Rp1,98 juta)
6. Banten: naik 6,4% menjadi (Rp2,66 juta)
7. Bali: naik 7,81% menjadi (Rp2,71 juta)
8. NTB: naik 7,44% menjadi (Rp2,37 juta)
9. Aceh: naik 7,8% menjadi (Rp3,41 juta)
10. Sumatera Utara: naik 7,45% menjadi (Rp2,71 juta)
11.Sumatra Barat: naik 9,15% menjadi (Rp2,74 juta)
12. Bangka Belitung: 7,15% menjadi (Rp3,49 juta)
13. Kepulauan Riau: naik 7,51% menjadi (Rp3,27 juta)
14. Riau: naik 8,61% menjadi (Rp3,19 juta)
15. Jambi: naik 9,04% menjadi (Rp2,94 juta)
16. Sumatra Selatan: naik 8,26% menjadi (Rp3,4 juta)
17. Lampung: naik 7,9% menjadi (Rp2,63 juta)
18. Kalimantan Barat: naik 7,16% menjadi (Rp2,60 juta)
19. Kalimantan Selatan: naik 8,38% menjadi (Rp3,1 juta)
20. Kalimantan Tengah: naik 8,8% menjadi (Rp3,18 juta)
21. Kalimantan Timur: naik 6,2% menjadi (Rp3,20 juta)
22. Kalimantan Utara: naik 7,73% menjadi (Rp3,25 juta)
23. Gorontalo: naik 6,74% menjadi (Rp2,98 juta)
24. Sulawesi Utara: naik 5,24% menjadi (Rp3,48 juta)
25. Sulawesi Tenggara: naik 7,10% menjadi (Rp2,75 juta)
26. Sulawesi Selatan: naik 6,9% menjadi (Rp3,38 juta)
27. Papua Barat: naik 2,6% menjadi (Rp3,28 juta)
28. Bengkulu: naik 8,1% menjadi (2,4 juta)
29. Sulawesi Tengah: naik 8,73% menjadi (Rp2,59 juta)
30. Sulawesi Barat: naik 7,2% menjadi (Rp2,87 juta)
31. Maluku Utara: naik 4% menjadi (Rp2,97 juta)
32. Maluku: naik 7,39% menjadi (Rp2,81 juta)
33. NTT: naik 7,54% menjadi (Rp2,12 juta)
34. Papua: naik 8,50% menjadi (Rp3,86 juta)
(ind)
Lihat Juga :
