Petani Tembakau Tunggu Kepastian Serapan Pabrikan Jelang Panen
loading...
Pemerintah hingga pabrikan diharapkan dapat ikut membantu dan memfasilitasi terwujudnya perniagaan yang adil sehingga kesejahteraan petani tembakau meningkat. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Di tengah pandemi Covid-19, tembakau masih menjadi tumpuan dan harapan para petani yang sedang memasuki musim panen. Memasuki masa panen, petani berharap kepada para stakeholder mulai dari pemerintah hingga pabrikan, dapat ikut membantu dan memfasilitasi terwujudnya perniagaan yang adil sehingga kesejahteraan petani terutama dalam menghadapi pandemi menjadi lebih baik.
Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo, mengatakan untuk mewujudkan tata niaga yang adil bagi kesejahteraan petani tembakau dan terciptanya kolaborasi antar stakeholder, di industri hasil tembakau (IHT), maka AMTI berinisiatif menyelenggarakan diskusi Webinar Tobacco Series, di mana Seri I mengangkat tema "Mendorong Sinergitas Stakeholder Tembakau Kala Musim Panen di Tengah Pandemi Covid-19".
"Tembakau memberi sumbangsih yang luar biasa terhadap penerimaan negara, tenaga kerja, dan terhadap kesejahteraan petani. Selanjutnya dengan kolaborasi stakeholder, pabrikan, seluruh pelaku usaha, petani dan industri dapat memiliki ketahanan menghadapi pandemi," ujar Budidoyo, di Jakarta, Kamis (9/7/2020).
(Baca Juga: Dihantam Pandemi, Industri Hasil Tembakau Butuh Dukungan Pemerintah)
Kerja sama dan kolaborasi semua pihak baik dengan pabrikan dan dukungan pemerintah, lanjut Budidoyo, diperlukan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani, terutama pada masa pandemi Covid-19 ini. "Program kemitraan dapat menjadi sarana yang baik untuk memfasilitasi hal ini," ujarnya.
Dia menegaskan bahwa ketika industri hasil tembakau secara nyata memberikan kontribusi bagi petani dan negara, harapannya pemerintah juga dapat memberikan insentif sehingga industri ini dapat semakin berkembang. "Petani optimistis tembakau masih dapat diandalkan. Dengan kepastian jumlah serapan dari pabrikan, kepastian harga, pemerintah yang mengatur regulasi secara fair, dan semua pelaku usaha mendapatkan porsi yang proporsional, maka tembakau semakin eksis ke depannya," tuturnya.
Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno, menambahkan pentingnya dukungan Pemerintah terhadap program Kemitraan tembakau. Saat ini program Kemitraan budidaya tembakau sudah dijalankan secara mandiri oleh beberapa perusahaan. Metode kemitraan itu bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dengan beberapa perusahaan memilih untuk kemitraan langsung dan beberapa melakukan kemitraan melalui pemasok tembakau yang memiliki footprint luas di Indonesia.
"Harapannya, program Kemitraan yang sudah berjalan baik saat ini bisa diteruskan dan mendapat dukungan dari Pemerintah. Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani juga harus terus didorong implementasinya," papar Soeseno.
Budidoyo berharap Pemerintah dapat terus mendukung kelangsungan IHT utamanya melalui pembuatan kebijakan yang adil, salah satunya kebijakan kenaikan cukai yang terprediksi tidak seperti tahun 2019 dimana cukai tidak naik tetapi di tahun 2020 naik sangat tinggi mencapai 23%. Kebijakan cukai di tahun 2021 hendaknya mengikuti kemampuan industri dan perkembangan ekonomi Indonesia.
Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo, mengatakan untuk mewujudkan tata niaga yang adil bagi kesejahteraan petani tembakau dan terciptanya kolaborasi antar stakeholder, di industri hasil tembakau (IHT), maka AMTI berinisiatif menyelenggarakan diskusi Webinar Tobacco Series, di mana Seri I mengangkat tema "Mendorong Sinergitas Stakeholder Tembakau Kala Musim Panen di Tengah Pandemi Covid-19".
"Tembakau memberi sumbangsih yang luar biasa terhadap penerimaan negara, tenaga kerja, dan terhadap kesejahteraan petani. Selanjutnya dengan kolaborasi stakeholder, pabrikan, seluruh pelaku usaha, petani dan industri dapat memiliki ketahanan menghadapi pandemi," ujar Budidoyo, di Jakarta, Kamis (9/7/2020).
(Baca Juga: Dihantam Pandemi, Industri Hasil Tembakau Butuh Dukungan Pemerintah)
Kerja sama dan kolaborasi semua pihak baik dengan pabrikan dan dukungan pemerintah, lanjut Budidoyo, diperlukan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani, terutama pada masa pandemi Covid-19 ini. "Program kemitraan dapat menjadi sarana yang baik untuk memfasilitasi hal ini," ujarnya.
Dia menegaskan bahwa ketika industri hasil tembakau secara nyata memberikan kontribusi bagi petani dan negara, harapannya pemerintah juga dapat memberikan insentif sehingga industri ini dapat semakin berkembang. "Petani optimistis tembakau masih dapat diandalkan. Dengan kepastian jumlah serapan dari pabrikan, kepastian harga, pemerintah yang mengatur regulasi secara fair, dan semua pelaku usaha mendapatkan porsi yang proporsional, maka tembakau semakin eksis ke depannya," tuturnya.
Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno, menambahkan pentingnya dukungan Pemerintah terhadap program Kemitraan tembakau. Saat ini program Kemitraan budidaya tembakau sudah dijalankan secara mandiri oleh beberapa perusahaan. Metode kemitraan itu bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dengan beberapa perusahaan memilih untuk kemitraan langsung dan beberapa melakukan kemitraan melalui pemasok tembakau yang memiliki footprint luas di Indonesia.
"Harapannya, program Kemitraan yang sudah berjalan baik saat ini bisa diteruskan dan mendapat dukungan dari Pemerintah. Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani juga harus terus didorong implementasinya," papar Soeseno.
Budidoyo berharap Pemerintah dapat terus mendukung kelangsungan IHT utamanya melalui pembuatan kebijakan yang adil, salah satunya kebijakan kenaikan cukai yang terprediksi tidak seperti tahun 2019 dimana cukai tidak naik tetapi di tahun 2020 naik sangat tinggi mencapai 23%. Kebijakan cukai di tahun 2021 hendaknya mengikuti kemampuan industri dan perkembangan ekonomi Indonesia.
(fai)
Lihat Juga :
