DPR Nilai Paket Stimulus yang Diusulkan Kadin Tak Realistis

JAKARTA - Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra Kamrussamad menilai, program paket stimulus Rp1.600 triliun yang diusulkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tidak realistis. Pasalnya, usulan tersebut tidak didukung data yang akurat.

Menurut Kamrussamad, jika Kadin ingin menggerakkan sektor riil seharusnya memiliki skema penyelamatan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pasalnya, dari sekitar 129 juta tenaga kerja aktif, sekitar 96%-nya berada di sektor UMKM. “UMKM klaster pertama yang terdampak pandemi Covid-19,” katanya.

Apalagi, lanjut Kamrussamad, jika stimulus tersebut diberikan ke sektor perbankan sebesar Rp600 triliun kemudian disalurkan ke dunia usaha. Jika itu dilakukan, maka bisa dipastikan UMKM tidak akan menikmati dana tersebut.

Diyakini, hanya korporasi besar saja yang akan menikmati stimulus tersebut. Jika itu tetap dilakukan, maka potensi BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dan kasus Century akan terulang kembali,” tegas Kamrussamad.

Kalangan usaha mendesak Bank Indonesia untuk melakukan printing money dan membeli SUN yang akan diterbitkan pemerintah dengan menggunakan payung hukum Perppu No 1/2020. Oleh karena itu, Kamrussamad meminta publik mengawasi kebijakan tersebut demi kepentingan rakyat.

“Kita pasti akan mendukung dunia usaha sepanjang memprioritaskan sektor UMKM sehingga kita bisa menahan penambahan laju pengangguran,” tegasnya.

Diketahui, pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk mengatasi Covid-19 melalui APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun. Namun, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Transportasi Carmelita Hartoto menilai, anggaran tersebut masih kurang.

Menurut dia, Kadin mengusulkan anggaran untuk penanganan korona di Indonesia sebesar Rp1.600 triliun. “Pembagiannya direncanakan seperti ini, Rp600 triliun untuk pendapatan tenaga kerja (gaji), Rp400 triliun untuk fasilitas kesehatan dan kebutuhan sosial, Rp300 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional (UMKM), dan Rp300 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional (industri padat karya dan strategis),” ujar Carmelita dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/4). (Sudarsono)