Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Kelola Aset Rp1.464 Triliun Jadi Pekerjaan Besar Kemenkeu Setelah Ibu Kota Pindah
loading...
Menkeu Sri Mulyani mengatakan ada aset negara yang harus dikelola saat ibu kota pindah.
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa perpindahan ibu kota negara ( IKN ) dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur bukan cuma pembangunan proyek. Ada aset senilai Rp1.464 triliun di Jakarta yang perlu dikelola ketika pusat pemerintahan berpindah lokasi.
"Berdasarkan penghitungan kami dan juga DJKN selama tiga tahun terakhir, asetnya mencapai Rp1.464 triliun," ujar Sri dalam Workshop Recycling and Management of State Assets secara virtual di Jakarta, Kamis (8/12/2022).
Aset negara di Jakarta ini akan dikelola oleh pihak Kemenkeu secara terintegrasi setelah nantinya para pegawai kementerian/lembaga (K/L) pergi meninggalkan Jakarta dan menetap di IKN.
"Asetnya perlu dikelola supaya memberikan nilai tambah yang lebih tinggi dari nilai pengelolaannya. Diidentifikasi keberlanjutan pengelolaannya, ini bisa membawa keuntungan bagi negara. Nantinya apakah akan disewakan atau untuk tujuan lain," ungkap Sri.
Dia menekankan bahwa proses pemindahan IKN ini tidak sepenuhnya berpusat pada upaya pemerintah, tetapi juga keterlibatan peran swasta dan para pelaku usaha sebab pemindahan tentunya juga bertahap. Jadi perlu disortir aset mana yang harus ditinggalkan terlebih dahulu dan perlu secepatnya dikelola.
Namun, meski ibu kota pindah, Sri menekankan bahwa perpindahan itu tidak serta merta membuat Jakarta menjadi lumpuh, atau menjadi kurang bernilai. Jakarta perlu ditata ulang agar menjadi kota dengan aktivitas non-pemerintah.
"Suka atau tidak, berbicara soal Jakarta, bukan hanya soal gedung-gedung pemerintah, tetapi juga aktivitas pemerintah yang menarik banyak multiplier yang tidak boleh diremehkan. Banyak dimensi yang harus di-handle dalam transisi pengelolaan aset eksisting dan pemindahannya ke IKN nanti," pungkas Sri.
"Berdasarkan penghitungan kami dan juga DJKN selama tiga tahun terakhir, asetnya mencapai Rp1.464 triliun," ujar Sri dalam Workshop Recycling and Management of State Assets secara virtual di Jakarta, Kamis (8/12/2022).
Aset negara di Jakarta ini akan dikelola oleh pihak Kemenkeu secara terintegrasi setelah nantinya para pegawai kementerian/lembaga (K/L) pergi meninggalkan Jakarta dan menetap di IKN.
"Asetnya perlu dikelola supaya memberikan nilai tambah yang lebih tinggi dari nilai pengelolaannya. Diidentifikasi keberlanjutan pengelolaannya, ini bisa membawa keuntungan bagi negara. Nantinya apakah akan disewakan atau untuk tujuan lain," ungkap Sri.
Dia menekankan bahwa proses pemindahan IKN ini tidak sepenuhnya berpusat pada upaya pemerintah, tetapi juga keterlibatan peran swasta dan para pelaku usaha sebab pemindahan tentunya juga bertahap. Jadi perlu disortir aset mana yang harus ditinggalkan terlebih dahulu dan perlu secepatnya dikelola.
Namun, meski ibu kota pindah, Sri menekankan bahwa perpindahan itu tidak serta merta membuat Jakarta menjadi lumpuh, atau menjadi kurang bernilai. Jakarta perlu ditata ulang agar menjadi kota dengan aktivitas non-pemerintah.
"Suka atau tidak, berbicara soal Jakarta, bukan hanya soal gedung-gedung pemerintah, tetapi juga aktivitas pemerintah yang menarik banyak multiplier yang tidak boleh diremehkan. Banyak dimensi yang harus di-handle dalam transisi pengelolaan aset eksisting dan pemindahannya ke IKN nanti," pungkas Sri.
(uka)
Explore More