Stok Bulog Menipis, Mendag Zulkifli Hasan Wanti-wanti Harga Beras Bisa Melonjak Lagi

JAKARTA - Menteri Perdagangan atau Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) memperkirakan, harga beras kemungkinan bakal naik lagi ketika stok cadangan beras pemerintah (CBP) milik Bulog menipis. Kondisi itu membuat pemerintah tidak bisa mengintervensi pasar karena tidak punya stok beras yang cukup.

"Stok Bulog tinggal sedikit, kalo tinggal sedikit kan market engga confident. Bulog-nya terganggu, maka harga bisa melonjak lagi," ujar Mendag Zulhas di Kantornya, Kamis (8/12/2022).



Zulhas mengatakan, saat ini pemerintah tidak bisa mengandalkan penyerapan beras milik petani lokal. Sebab masuk bulan Desember 2022 bukan bulannya panen, yang menyebabkan pasokan beras dari petani lokal terganggu.

"Barang (beras) tidak ada (di dalam negeri), kita sudah cari dimana-mana barang tidak ada, maka di putuskan dalam rapat kabinet, diperintahkan kepada Kemendag untuk kasih impor beras cadangan dari luar negeri 500 ribu ton," sambung Zulhas.

Mendag juga menambahkan, stok beras milik petani yang disebutkan tersedia 600 ribu ton di penggilingan, tidak ditemukan wujudnya dimana. Hal tersebut yang melatarbelakangi Kemendag untuk melakukan importasi untuk memenuhi stok cadangan beras dalam negeri yang harus punya 1,5 juta.



Angka tersebut menurut pengukuran mampu untuk mengintervensi pasar jika terjadi fluktuasi harga dipasar. "Nah ini yang mau di beli (beras lokal) belum ada barangnya sampai sekarang," lanjut Zulhas.

Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Jendral Tanaman Pangan, Suwandi menyebutkan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI bahwa stok beras petani lokal tersedia hingga 600 ribu ton dan siap dipasok ke Bulog.

Suwandi menjelaskan, 600 ribu ton yang siap dipasok ke Bulog merupakan hasil menghitung jumlah gabah yang akan digiling sampai Desember 2022, hingga jumlah yang akan di jual ke pasar.

"Itu sudah kami data, yang sanggup dipasok ke Bulog dari data yang kami hitung ada 600 ribu ton lebih," kata Suwandi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (7/12).