Pemerintah Tarik Utang Rp421,5 Triliun dalam Enam Bulan
Jum'at, 10 Juli 2020 - 11:48 WIB
loading...
Kemenkeu mencatat pembiayaan utang pada semester pertama tahun ini atau hingga 30 Juni 2020 mencapai Rp421,5 triliun dimana naik dua kali lipat. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pembiayaan utang pada semester pertama tahun ini atau hingga 30 Juni 2020 mencapai Rp421,5 triliun. Angka ini naik lebih dari dua kali lipat dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp181,2 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tingginya pembiayaan utang di semester I-2020 ini sejalan dengan langkah extraordinary dan pelebaran defisit anggaran menjadi 6,34% terhadap PDB.
"Karena dampak pandemi Covid-19 sudah mulai terlihat pada triwulan I-2020, pengaruhnya pada pertumbuhan domestik mulai terlihat," ujar Sri Mulyani dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (10/7/2020).
(Baca Juga: Erick Thohir: Pemulihan Ekonomi 100% Baru Tercapai di 2022 )
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meramal pembebanan bunga utang akan naik hingga Rp 181,2 triliun pada semester II. Sedangkan belanja subsidi diperkirakan naik menjadi Rp 121,2 triliun.
"Perubahan signifikan terjadi pada APBN karena meningkatnya kebutuhan penanganan dampak kesehatan Covid-19, perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak, serta upaya pemulihan ekonomi domestik," jelasnya
Dia menambahkan, pendapatan negara tahun 2020 mengalami revisi target sebagai dampak perlambatan ekonomi yang ikut memengaruhi asumsi makro, serta pemberian insentif dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Rinciannya, pajak diperkirakan sebesar Rp1.642,6 triliun. Namun di Perpres 54/2020 menjadi Rp1.254,1 triliun, dan kemudian menjadi Rp1.198,8 triliun pada Perpres 72/2020.
Sedangkan Kepabeanan dan Cukai, pada dokumen APBN 2020 sebesar Rp223,1 triliun, kemudian masing-masing pada Perpres 54/2020 dan Perpres 72/2020 berubah menjadi Rp208,5 triliun dan Rp205,7 triliun. PNBP juga mengalami perubahan yaitu secara berurutan dari Rp367,0 triliun menjadi Rp297,8 triliun, kemudian Rp294,1 triliun.
"Perpajakan dan PNBP menjadi bagian instrumen kebijakan penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi melalui pemberian insentif. Penyesuaian target dilakukan melalui revisi Perpres 54/2020 kemudian di Perpres 72/2020," tandasnya.
Realisasi defisit anggaran hingga semester I-2020 tercatat sebesar 1,57% atau setara Rp 257,8 triliun. Hal ini dikarenakan pendapatan negara terkumpul Rp 811,2 triliun sementara belanja negara tercatat Rp 1.068,9 triliun. Pendapatan negara minus 9,8% dibandingkan dengan tahun lalu mencapai Rp 899,6 triliun.
(Baca Juga: 215 Negara Krisis Corona, Jokowi Prediksi Ekonomi RI Tumbuh Minus )
Jika dilihat lebih rinci lagi, penerimaan negara yang mencapai Rp 811,2 triliun berasal dari pajak sebesar Rp 531,7 triliun, bea cukai sebesar Rp 93,2 triliun, PNBP Rp 184,5 triliun, sedangkan hibah sebesar Rp 1,7 triliun.
Sedangkan untuk belanja negara yang mencapai Rp 1.068,9 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat yang terdiri dari kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non K/L sebesar Rp 668,5 triliun serta realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 400,4 triliun.
Dengan realisasi tersebut, maka defisit anggaran APBN 2020 hingga semester I-2020 tercatat 1,57% atau setara Rp 257,8 triliun terhadap PDB.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tingginya pembiayaan utang di semester I-2020 ini sejalan dengan langkah extraordinary dan pelebaran defisit anggaran menjadi 6,34% terhadap PDB.
"Karena dampak pandemi Covid-19 sudah mulai terlihat pada triwulan I-2020, pengaruhnya pada pertumbuhan domestik mulai terlihat," ujar Sri Mulyani dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (10/7/2020).
(Baca Juga: Erick Thohir: Pemulihan Ekonomi 100% Baru Tercapai di 2022 )
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meramal pembebanan bunga utang akan naik hingga Rp 181,2 triliun pada semester II. Sedangkan belanja subsidi diperkirakan naik menjadi Rp 121,2 triliun.
"Perubahan signifikan terjadi pada APBN karena meningkatnya kebutuhan penanganan dampak kesehatan Covid-19, perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak, serta upaya pemulihan ekonomi domestik," jelasnya
Dia menambahkan, pendapatan negara tahun 2020 mengalami revisi target sebagai dampak perlambatan ekonomi yang ikut memengaruhi asumsi makro, serta pemberian insentif dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Rinciannya, pajak diperkirakan sebesar Rp1.642,6 triliun. Namun di Perpres 54/2020 menjadi Rp1.254,1 triliun, dan kemudian menjadi Rp1.198,8 triliun pada Perpres 72/2020.
Sedangkan Kepabeanan dan Cukai, pada dokumen APBN 2020 sebesar Rp223,1 triliun, kemudian masing-masing pada Perpres 54/2020 dan Perpres 72/2020 berubah menjadi Rp208,5 triliun dan Rp205,7 triliun. PNBP juga mengalami perubahan yaitu secara berurutan dari Rp367,0 triliun menjadi Rp297,8 triliun, kemudian Rp294,1 triliun.
"Perpajakan dan PNBP menjadi bagian instrumen kebijakan penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi melalui pemberian insentif. Penyesuaian target dilakukan melalui revisi Perpres 54/2020 kemudian di Perpres 72/2020," tandasnya.
Realisasi defisit anggaran hingga semester I-2020 tercatat sebesar 1,57% atau setara Rp 257,8 triliun. Hal ini dikarenakan pendapatan negara terkumpul Rp 811,2 triliun sementara belanja negara tercatat Rp 1.068,9 triliun. Pendapatan negara minus 9,8% dibandingkan dengan tahun lalu mencapai Rp 899,6 triliun.
(Baca Juga: 215 Negara Krisis Corona, Jokowi Prediksi Ekonomi RI Tumbuh Minus )
Jika dilihat lebih rinci lagi, penerimaan negara yang mencapai Rp 811,2 triliun berasal dari pajak sebesar Rp 531,7 triliun, bea cukai sebesar Rp 93,2 triliun, PNBP Rp 184,5 triliun, sedangkan hibah sebesar Rp 1,7 triliun.
Sedangkan untuk belanja negara yang mencapai Rp 1.068,9 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat yang terdiri dari kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non K/L sebesar Rp 668,5 triliun serta realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 400,4 triliun.
Dengan realisasi tersebut, maka defisit anggaran APBN 2020 hingga semester I-2020 tercatat 1,57% atau setara Rp 257,8 triliun terhadap PDB.
(akr)
Lihat Juga :
