Pelaku UMKM Harus Go Digital, atau Malah Tertinggal

JAKARTA - Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi menegaskan, digitalisasi UMKM merupakan sebuah keniscayan. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan target digitalisasi sebanyak 10 juta UMKM di tahun 2020. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), hingga saat ini baru 8 juta UMKM yang telah terdigitalisasi.

"Digitalisasi UMKM tidak hanya bisa memasarkan produk dan layanan melalui marketplace. Mereka yang sudah ada di marketplace harus bertahan dan memiliki transaksi berkelanjutan. Dari data yang kami terima, kegagalan UMKM di marketplace adalah karena produk dan pelaku belum siap," ujarnya dalam Urbancity.id Webinar bertajuk "Koperasi dan UMKM Go Digital Di Era New Normal" di Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Perubahan perilaku konsumen dengan membatasi interaksi fisik dan mengurangi aktivitas di luar rumah terbukti dapat memberi peluang lebih besar kepada UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital. Sayangnya, hanya segelintir saja UMKM yang masuk ke ekosistem digital.( Baca juga:Mudah dan Praktis, Kini Perizinan Usaha Mikro Kecil Cukup lewat OSS )

“Dari sekitar 64 juta populasi UMKM di Indonesia, baru 13% saja yang terhubung ke ekosistem digital. Perlu keterlibatan pemerintah dan berbagai pihak untuk meningkatkan literasi manfaat UMKM masuk ke ekosistem digital,” lanjut Zabadi.

Pakar Digital Marketing Adreas Agung Bawono menambahkan, prilaku konsumen yang serba online dalam memenuhi kebutuhan hariannya perlu cepat diadaptasi oleh pelaku UMKM dengan melakukan digitalisasi bisnis. Media sosial, seperti Facebook dan instagram menjadi pasar baru bagi masyarakat untuk membeli barang.

“Nah, ketika produk dan layanan UMKM tak tersedia pada fasilitas media sosial tersebut, maka sudah pasti akan tertinggal,” katanya.

Pada kesempatan sama, Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, Ryan Kiryanto mengungkapkan, pengembangan digitalisasi dilakukan BNI untuk mendukung UMKM melalui program klaster berbasis tekonologi digital. Tujuannya, membantu percepatan penyaluran kredit ke nelayan dan petani, terutama dalam program kredit usaha rakyat (KUR).

"Terlihat pada portofolio penyaluran KUR BNI dengan skema klaster pada tahun 2019 yang telah mencapai Rp5,9 triliun yang menyentuh lebih dari 94 ribu pelaku UMKM di seluruh Indonesia," kata Ryan.

Menurut Ryan, untuk UMKM yang berada di wilayah remote dengan keterbasatan infrastruktur teknologi informasi, tidak perlu khawatir. Sebab, problem itu sudah masuk agenda pemerintah dalam program digitalisasi ekonomi.