Demi UMKM, Teten Pangkas Proses Pemberian Kredit Jadi Tiga Tahap
Senin, 13 Juli 2020 - 06:22 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pandemi Covid-19 memberikan hantaman hebat yang dirasakan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) ingin mereformasi koperasi agar lebih mudah memberikan kredit dan juga memberi relaksasi pinjaman dan top up kredit baru yang diperlukan.
"Di tengah krisis, koperasi sudah menjadi penyelamat bagi anggotanya dan ekonomi nasional. Kami berfokus pada pengarusutamaan koperasi agar lebih dekat dengan masyarakat, dan kami akan memperbesar kapasitas keanggotaan koperasi dengan beberapa kebijakan," ujar Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki di Jakarta, Minggu (12/7/2020).
Kebijakan pertama, Kemenkop UKM akan memberikan afirmasi agar LPDB tahun ini dan ke depan dikhususkan hanya untuk pembiayaan koperasi. Berdasarkan pengalamannya, LPDB dengan koperasi simpan pinjam (KSP) bisa menjadi model penyaluran dana bergulir pemerintah yang murah untuk menguatkan UMKM. ( Baca juga:Teten Masduki: Pelaku UMKM yang Masuk Marketplace Baru 13% )
"Sesuai arahan Presiden, saya mengeluarkan Peraturan No. 4 Tahun 2020 tentang penyaluran pinjaman atau PDB dari LPDB ke koperasi atau UMKM. Kami sederhanakan prosedur yang selama ini jadi keluhan koperasi dan UKM. Dari yang semula 12 tahap, hanya cukup tiga tahap," tambah Teten.
Selain itu, lanjutnya, Kemenkop UKM juga turut mendukung penguatan koperasi pangan. Hal ini mengikuti arahan Jokowi untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
"Ketahanan pangan kita lemah karena petani dan nelayan mengelola sumber daya yang dimilikinya secara kecil-kecilan, bukan berskala ekonomi, sehingga tidak bisa menguatkan ekonomi. Melihat perkembangan ancaman krisis pangan yang telah disampaikan FAO belakangan ini, dan juga pertumbuhan koperasi pertanian di Eropa dan koperasi perikanan di Jepang, seharusnya koperasi di Indonesia lebih besar," jelas Teten.
Ia menyampaikan, agar tidak khawatir Indonesia memang belum punya koperasi di sektor pangan yang bisa dibanggakan. Namun, pihaknya tengah bersinergi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, didampingi dengan penguatan SDM petani dalam berkoperasi.
"Kemarin saya baru kembali dari Jawa Barat, bertemu petani dan nelayan. Saya selalu katakan, lahan yang dipinjamkan dua hektar per KK selama 35 tahun kalau dikelola secara perorangan ini tidak akan melahirkan kekuatan ekonomi. Kami mengajak mereka bergabung dalam koperasi pangan," ungkapnya.
Kemenkop UKM, lanjut dia, juga bersinergi dengan Perhutani dalam merencanakan koperasi pangan di Jawa. "Semoga ini menjadi model ke depannya, model koperasi pangan yang terencana dengan baik," tambah Teten.
"Di tengah krisis, koperasi sudah menjadi penyelamat bagi anggotanya dan ekonomi nasional. Kami berfokus pada pengarusutamaan koperasi agar lebih dekat dengan masyarakat, dan kami akan memperbesar kapasitas keanggotaan koperasi dengan beberapa kebijakan," ujar Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki di Jakarta, Minggu (12/7/2020).
Kebijakan pertama, Kemenkop UKM akan memberikan afirmasi agar LPDB tahun ini dan ke depan dikhususkan hanya untuk pembiayaan koperasi. Berdasarkan pengalamannya, LPDB dengan koperasi simpan pinjam (KSP) bisa menjadi model penyaluran dana bergulir pemerintah yang murah untuk menguatkan UMKM. ( Baca juga:Teten Masduki: Pelaku UMKM yang Masuk Marketplace Baru 13% )
"Sesuai arahan Presiden, saya mengeluarkan Peraturan No. 4 Tahun 2020 tentang penyaluran pinjaman atau PDB dari LPDB ke koperasi atau UMKM. Kami sederhanakan prosedur yang selama ini jadi keluhan koperasi dan UKM. Dari yang semula 12 tahap, hanya cukup tiga tahap," tambah Teten.
Selain itu, lanjutnya, Kemenkop UKM juga turut mendukung penguatan koperasi pangan. Hal ini mengikuti arahan Jokowi untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
"Ketahanan pangan kita lemah karena petani dan nelayan mengelola sumber daya yang dimilikinya secara kecil-kecilan, bukan berskala ekonomi, sehingga tidak bisa menguatkan ekonomi. Melihat perkembangan ancaman krisis pangan yang telah disampaikan FAO belakangan ini, dan juga pertumbuhan koperasi pertanian di Eropa dan koperasi perikanan di Jepang, seharusnya koperasi di Indonesia lebih besar," jelas Teten.
Ia menyampaikan, agar tidak khawatir Indonesia memang belum punya koperasi di sektor pangan yang bisa dibanggakan. Namun, pihaknya tengah bersinergi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, didampingi dengan penguatan SDM petani dalam berkoperasi.
"Kemarin saya baru kembali dari Jawa Barat, bertemu petani dan nelayan. Saya selalu katakan, lahan yang dipinjamkan dua hektar per KK selama 35 tahun kalau dikelola secara perorangan ini tidak akan melahirkan kekuatan ekonomi. Kami mengajak mereka bergabung dalam koperasi pangan," ungkapnya.
Kemenkop UKM, lanjut dia, juga bersinergi dengan Perhutani dalam merencanakan koperasi pangan di Jawa. "Semoga ini menjadi model ke depannya, model koperasi pangan yang terencana dengan baik," tambah Teten.
(uka)
Lihat Juga :
