Ganjar Prioritaskan Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem di 2023
loading...
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo didampingi Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) dalam persiapan pelaksanaan APBD TA 2023 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang. FOTO/dok.Istimewa
A
A
A
SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo memprioritaskan penurunan angka kemiskinan ekstrem dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023. Ganjar menekankan perntingnya evaluasi data jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.
"Dari data kita, kita melihat beberapa indikator yang mungkin tidak akan tercapai maka kita sampaikan satu soal kemiskinan, bagaimana perbaikan datanya agar target itu bisa diselesaikan," ujar Ganjar usai rapat di Kantor Gubernur Jawa Tengah, saat rapat evaluasi pelaksanaan APBD 2022 dan persiapan pelaksanaan APBD 2023 bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, di Kota Semarang, Selasa (3/1/2023).
Rapat tersebut membahas sejumlah perencanaan alokasi anggaran dan belanja daerah menggunakan APBD TA 2023 senilai Rp25,73 triliun dari pendapatan daerah. Alokasi belanja daerah Jawa Tengah tahun 2023 sendiri yakni Rp26,30 triliun atau defisit Rp572,2 juta.
Menurut dia untuk memperbaiki sistem pendataan penduduk miskin di Jawa Tengah, Ganjar beserta jajarannya tengah menggodok program e-verval atau elektronik verifikasi dan validasi. Bahkan untuk lebih memastikan datanya, Ganjar juga akan membentuk tim khusus yang bertugas menghitung dan memastikan jumlah penduduk yang masuk kategori miskin maupun kemiskinan ekstrem.
"Bisa kita buatkan e-verval, elektronik verifikasi dan validasi, itu bisa kita dorong sehingga tidak tumpang tindih. Maka perlu kerja sama dengan kabupaten kota dan desa hingga kementerian," sebut Ganjar.
Ganjar melanjutkan, jika data yang terkumpul telah terverfikasi dan tervalidasi, maka penduduk desil 1 dan desil 2 atau yang kemiskinannya paling ekstrem akan mendapatkan perhatian khusus dari Pemprov Jawa Tengah.
Oleh karena itu, sejumlah rencana yang akan dilakukan untuk menangani hal tersebut, jata Ganjar antara lain melalui pemberian bantuan secara langsung, menjalankan program kerja pengentasan kemiskinan yang telah berjalan hingga mengebut program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH).
"Kalau itu bertemu, konteks kemiskinan dengan empat tingkat, itu kalau kita melihat desil 1 dan 2 itu kemiskinannya pasti ekstrem. Yang 3 dan 4 ini sebentar lagi dia tidak miskin. Maka yang ekstrem ditangani khusus," jelas Ganjar
"Itu yang dalam program yang disiapkan kita sudah kerjakan. Tapi kalau dengan data yang ada desil 3 dan 4 bisa kita dapatkan ada di mana, rasa-rasanya treatmennya tidak terlalu berat," lanjut Ganjar.
Berdasarkan data statistik BPS Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin Jawa Tengah pada tahun 2021 yakni sebanyak 4 juta jiwa. Namun pada 2022 kemarin, Ganjar berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 3,8 juta jiwa. Persentase penduduk miskin yang pada tahun 2021 berjumlah 11,79 persen pun turun menjadi 10,93 persen pada tahun 2022.
"Dari data kita, kita melihat beberapa indikator yang mungkin tidak akan tercapai maka kita sampaikan satu soal kemiskinan, bagaimana perbaikan datanya agar target itu bisa diselesaikan," ujar Ganjar usai rapat di Kantor Gubernur Jawa Tengah, saat rapat evaluasi pelaksanaan APBD 2022 dan persiapan pelaksanaan APBD 2023 bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, di Kota Semarang, Selasa (3/1/2023).
Rapat tersebut membahas sejumlah perencanaan alokasi anggaran dan belanja daerah menggunakan APBD TA 2023 senilai Rp25,73 triliun dari pendapatan daerah. Alokasi belanja daerah Jawa Tengah tahun 2023 sendiri yakni Rp26,30 triliun atau defisit Rp572,2 juta.
Menurut dia untuk memperbaiki sistem pendataan penduduk miskin di Jawa Tengah, Ganjar beserta jajarannya tengah menggodok program e-verval atau elektronik verifikasi dan validasi. Bahkan untuk lebih memastikan datanya, Ganjar juga akan membentuk tim khusus yang bertugas menghitung dan memastikan jumlah penduduk yang masuk kategori miskin maupun kemiskinan ekstrem.
"Bisa kita buatkan e-verval, elektronik verifikasi dan validasi, itu bisa kita dorong sehingga tidak tumpang tindih. Maka perlu kerja sama dengan kabupaten kota dan desa hingga kementerian," sebut Ganjar.
Ganjar melanjutkan, jika data yang terkumpul telah terverfikasi dan tervalidasi, maka penduduk desil 1 dan desil 2 atau yang kemiskinannya paling ekstrem akan mendapatkan perhatian khusus dari Pemprov Jawa Tengah.
Oleh karena itu, sejumlah rencana yang akan dilakukan untuk menangani hal tersebut, jata Ganjar antara lain melalui pemberian bantuan secara langsung, menjalankan program kerja pengentasan kemiskinan yang telah berjalan hingga mengebut program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH).
"Kalau itu bertemu, konteks kemiskinan dengan empat tingkat, itu kalau kita melihat desil 1 dan 2 itu kemiskinannya pasti ekstrem. Yang 3 dan 4 ini sebentar lagi dia tidak miskin. Maka yang ekstrem ditangani khusus," jelas Ganjar
"Itu yang dalam program yang disiapkan kita sudah kerjakan. Tapi kalau dengan data yang ada desil 3 dan 4 bisa kita dapatkan ada di mana, rasa-rasanya treatmennya tidak terlalu berat," lanjut Ganjar.
Berdasarkan data statistik BPS Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin Jawa Tengah pada tahun 2021 yakni sebanyak 4 juta jiwa. Namun pada 2022 kemarin, Ganjar berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 3,8 juta jiwa. Persentase penduduk miskin yang pada tahun 2021 berjumlah 11,79 persen pun turun menjadi 10,93 persen pada tahun 2022.
(nng)
Explore More