APBN Jadi Tameng, Subsidi dan Kompensasi Energi 2023 Disiapkan Rp 339,6 Triliun
loading...
Menkeu, Sri Mulyani Indrawati menegaskan, peran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam melindungi perekonomian RI dari berbagai shock (guncangan) di tahun 2023. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu, Sri Mulyani Indrawati menegaskan, peran Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) dalam melindungi perekonomian RI dari berbagai shock (guncangan) di tahun 2023. Di antaranya yakni melalui alokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi hingga ketahanan pangan.
"Untuk subsidi dan kompensasi sehingga walaupun tadi harga BBM kalau di luar negeri karena terjadinya perang di Ukraina itu meningkatnya bisa dua hingga tiga kali lipat. Di Indonesia, harga BBM naik 30%, ini karena kita mengalokasikan subsidi kompensasi sebesar Rp551 triliun di 2022 dan tahun ini kita alokasikan Rp339,6 triliun," ungkap Sri Mulyani dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023 di Sentul, Selasa (17/1/2023).
Bila melihat dari besaran anggaran tersebut, dia mengatakan anggaran subsidi energi pada 2023 tercatat lebih sedikit Rp212 triliun dari alokasi 2022, atau turun 38,4%.
Sebelumnya negara telah mengucurkan dana senilai Rp 422 triliun dari APBN untuk subsidi energi pada 2022. Terlebih, harga energi melonjak seiring terjadinya perang Rusia-Ukraina. Dengan pemberian subsidi, pemerintah menahan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, sehingga dapat dijangkau masyarakat
Tak hanya itu saja, Dana Transfer Umum (DAU) sebesar Rp3,5 triliun di 2022 juga mengalir kepada daerah untuk juga melindungi masyarakat dan mengendalikan inflasi.
Khusus anggaran belanja negara tahun 2023, dia mengatakan pemerintah mengalokasikan dana Rp 3.061 triliun. Dana ini terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 814,7 triliun.Di pusat sendiri, pemerintah menyediakan anggaran ketahanan pangan Rp 92 triliun.
"Jadi, kalau kita lihat bagaimana perlindungan sosial yang juga kita berikan dalam menjaga daya beli masyarakat yang nilainya mencapai Rp476 triliun itu adalah salah satu strategi untuk menjaga daya beli sekaligus menopang pemulihan dan pertumbuhan ekonomi," tambah Sri.
Selanjutnya bidang infrastruktur senilai Rp 392 triliun, sektor pendidikan senilai Rp 612 triliun dan belanja bidang kesehatan Rp 178 triliun untuk belanja non Covid-19. Sektor pendidikan mencapai Rp 612 triliun.
Berdasarkan data APBN di 2022 yang baru saja ditutup, belanja negara naik 10,9% atau naik Rp304,3 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Ini termasuk Transfer ke Daerah (TKD) yang hampir sepertiganya.
"Untuk pendapatan negara, karena berbagai komoditas dan pemulihan ekonomi makin baik, mobilitas juga pulih, terjadi kenaikan lebih dari 30%, naik sampai Rp615 triliun mencapai Rp2.626,4 triliun," jelas Sri.
Sehingga, dengan belanja yang tetap dijaga dan pendapatan yang naik, maka defisit APBN 2022 menurun menjadi hanya 2,38% dari PDB. Ini jauh lebih kecil dari rencana awal di 4,5%. "Atau dalam hal ini, defisit kita turun Rp310,7 triliun," ungkap Sri Mulyani.
"Untuk subsidi dan kompensasi sehingga walaupun tadi harga BBM kalau di luar negeri karena terjadinya perang di Ukraina itu meningkatnya bisa dua hingga tiga kali lipat. Di Indonesia, harga BBM naik 30%, ini karena kita mengalokasikan subsidi kompensasi sebesar Rp551 triliun di 2022 dan tahun ini kita alokasikan Rp339,6 triliun," ungkap Sri Mulyani dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023 di Sentul, Selasa (17/1/2023).
Bila melihat dari besaran anggaran tersebut, dia mengatakan anggaran subsidi energi pada 2023 tercatat lebih sedikit Rp212 triliun dari alokasi 2022, atau turun 38,4%.
Sebelumnya negara telah mengucurkan dana senilai Rp 422 triliun dari APBN untuk subsidi energi pada 2022. Terlebih, harga energi melonjak seiring terjadinya perang Rusia-Ukraina. Dengan pemberian subsidi, pemerintah menahan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, sehingga dapat dijangkau masyarakat
Tak hanya itu saja, Dana Transfer Umum (DAU) sebesar Rp3,5 triliun di 2022 juga mengalir kepada daerah untuk juga melindungi masyarakat dan mengendalikan inflasi.
Khusus anggaran belanja negara tahun 2023, dia mengatakan pemerintah mengalokasikan dana Rp 3.061 triliun. Dana ini terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 814,7 triliun.Di pusat sendiri, pemerintah menyediakan anggaran ketahanan pangan Rp 92 triliun.
"Jadi, kalau kita lihat bagaimana perlindungan sosial yang juga kita berikan dalam menjaga daya beli masyarakat yang nilainya mencapai Rp476 triliun itu adalah salah satu strategi untuk menjaga daya beli sekaligus menopang pemulihan dan pertumbuhan ekonomi," tambah Sri.
Selanjutnya bidang infrastruktur senilai Rp 392 triliun, sektor pendidikan senilai Rp 612 triliun dan belanja bidang kesehatan Rp 178 triliun untuk belanja non Covid-19. Sektor pendidikan mencapai Rp 612 triliun.
Berdasarkan data APBN di 2022 yang baru saja ditutup, belanja negara naik 10,9% atau naik Rp304,3 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Ini termasuk Transfer ke Daerah (TKD) yang hampir sepertiganya.
"Untuk pendapatan negara, karena berbagai komoditas dan pemulihan ekonomi makin baik, mobilitas juga pulih, terjadi kenaikan lebih dari 30%, naik sampai Rp615 triliun mencapai Rp2.626,4 triliun," jelas Sri.
Sehingga, dengan belanja yang tetap dijaga dan pendapatan yang naik, maka defisit APBN 2022 menurun menjadi hanya 2,38% dari PDB. Ini jauh lebih kecil dari rencana awal di 4,5%. "Atau dalam hal ini, defisit kita turun Rp310,7 triliun," ungkap Sri Mulyani.
(akr)
Explore More