Wamendag: Pandemi Tidak Bisa Hapus Ketergantungan Antar Negara

Senin, 13 Juli 2020 - 23:02 WIB
loading...
Wamendag: Pandemi Tidak...
Wamendag Jerry Sambuaga akin sebuah negara masih saling membutuhkan satu sama lain saat pandemi dan kalau bicara soal arus barang dan jasa tidak mungkin negara itu memperoleh manfaat dari deglobalisasi. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengungkapkan, kondisi krisis ekonomi akibat Pandemi Covid-19 membuat negara di dunia memproteksi atau mengisolasi diri dalam kebijakan perdagangan global. Namun dirinya yakin sebuah negara masih saling membutuhkan satu sama lain.

"Deglobalisasi. Kami selalu yakin bahwa jika sebuah negara mencoba untuk bisa menutup diri mereka, atau mengurangi dalam hal perdagangan, tetap tidak bisa membuat mereka tak bergantung. Sebab itu tidak bisa hilang, bahkan yang dirasakan akan semakin meningkat ketergantungannya," katanya di Jakarta, Senin (13/7/2020).

(Baca Juga: Peluang Hilangkan Ketergantungan Impor di Tengah Tren Deglobalisasi )

Ia menjelaskan, dalam kondisi seperti ini justru ketergantungan sebuah negara dengan negara lainnya akan semakin meningkat. Contohnya saja dalam perdagangan alat pelindung diri APD atau alat-alat kesehatan.

"Untuk memperoleh alat kesehatan atau pun mungkin nanti vaksin, itu akan membutuhkan hubungan negara satu dengan lainnya. Dan kalau bicara soal arus barang dan jasa tidak mungkin negara itu memperoleh manfaat dari deglobalisasi," ujarnya.

Menurutnya, deglobalisasi yang terjadi saat ini hanya sebatas mengurangi perdagangan bukan menghilangkan secara total. Sebab pada prinsipnya setiap negara butuh kerja sama perdagangan untuk dapat bertahan.

"Saya optimistis bahwa kejadian apapun selama masyarakat itu masih percaya dengan filosofi bahwa kita membutuhkan satu sama lain," jelasnya.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Produk AS Masuk RI Bawa...
Produk AS Masuk RI Bawa Logo Halal Sendiri, Kepala BPJPH Buka Suara
4.000 Tenaga Kerja Terampil...
4.000 Tenaga Kerja Terampil Ditargetkan Didukung Ekosistem Vokasi Industri
Bukan 19%, Menko Airlangga...
Bukan 19%, Menko Airlangga Pastikan Tarif Dagang ke AS Jadi 15 Persen
Pemerintah Bakal Bikin...
Pemerintah Bakal Bikin UU Ketenagakerjaan Baru Buntut Tarif AS, Berikut Isinya
Perjanjian Tarif Resiprokal...
Perjanjian Tarif Resiprokal RI-AS Hanya Amankan 2% Total Perdagangan Nasional
Negosiasi RI-AS Disambut...
Negosiasi RI-AS Disambut Pelaku Usaha Mamin, Kunci Keberlanjutan Industri dan Daya Saing Ekspor
ART RI-AS Dinilai Tidak...
ART RI-AS Dinilai Tidak Mencerminkan Prinsip Timbal Balik, Indonesia Tanggung Beban Lebih Besar
ART Indonesia-AS Dinilai...
ART Indonesia-AS Dinilai Asimetris dan Berisiko pada Kedaulatan Ekonomi
Sikap Dewan Pers soal...
Sikap Dewan Pers soal Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia dan Amerika Serikat
Rekomendasi
Perjuangkan Nasib Dokter...
Perjuangkan Nasib Dokter Muda, PDMI Minta Pemerintah Buka Kembali Akses Ujian Kompetensi
Tak Ingin Kerusakan...
Tak Ingin Kerusakan Akibat Serangan Iran Diketahui Dunia, Israel Berlakukan Sensor Militer
Hacker Pro-Palestina...
Hacker Pro-Palestina Janji Lancarkan Serangan Siber Paling Dahsyat ke Israel
Berita Terkini
Implementasi PP TUNAS...
Implementasi PP TUNAS Harus Bisa Jaga Daya Saing Generasi Muda di Ekonomi Digital
Bank Sentral China Borong...
Bank Sentral China Borong Emas 19 Bulan Berturut-turut, Ada Apa?
BKI dan ASDP Perkuat...
BKI dan ASDP Perkuat Sinergi Keselamatan Kerja Melalui Audit SMK3
Silmy Karim Dicopot...
Silmy Karim Dicopot dari Komisaris Telkom usai Tersangka KPK
DPR Ingatkan Potensi...
DPR Ingatkan Potensi Moral Hazard Penambahan Layer Rokok Ilegal
Merger BUMN Karya Mundur...
Merger BUMN Karya Mundur ke Kuartal IV-2026, BP BUMN Ungkap Alasannya
Infografis
10 Negara Menaikkan...
10 Negara Menaikkan Harga BBM Akibat Perang AS-Iran, Banyak Tetangga RI
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved