KKP Upayakan Tarif PNBP Pascaproduksi Mendekati 5 Persen

Kamis, 19 Januari 2023 - 06:09 WIB
loading...
KKP Upayakan Tarif PNBP...
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pascaproduksi saat ini sedang dikaji besarannya oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pascaproduksi saat ini sedang dikaji besarannya olehDirektorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) , usai menerima aspirasi dari Pengusaha Perikanan Pantura dua hari lalu. Sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, bahwa besaran tarif PNBP Pascaproduksi akan diturunkan.

"Kita mencari solusi, intinya setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan cara berdiskusi. Sehingga kalau kita berdiskusi dengan niat dan hati yang baik dari berbagai pihak, Insyaallah akan solutif. Tidak perlu dengan cara-cara yang tidak menghasilkan solusi," jelas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Muhammad Zaini Hanafi.



Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Diskusi Publik bersama Himpunan Nelayan Purse Sein Nusantara (HNPN) dan Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara Baru (P3MB) terkait besaran PNBP Pascaproduksi.

Bertempat di Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Nizam Zachman Jakarta, Rabu (18/1/2023) Diskusi Publik dipimpin langsung oleh Dirjen Zaini yang juga membahas tentang Rencana Penerapan Penangkapan Ikan Terukur.

Zaini mengatakan terkait permintaan tarif PNBP Pascaproduksi untuk diturunkan sudah sepakat, sama dengan permintaan dari nelayan Pantura, dengan menurunkan faktor pengalinya yaitu Harga Pokok Produksi (HPP). Sehingga tidak perlu merubah PP 85 Tahun 2021, yang mengharuskan pemerintah menarik PNBP sebesar 10%.

"Pak Menteri sudah bilang PNBP diturunkan, tetapi harus realistis. Mudah-mudahan bisa mendekati 5% sesuai permintaan mereka," kata Zaini.

Kemudian lanjut Zaini, terkait permasalahan kuota ketika nanti diterapkan Penangkapan Ikan Terukur juga sudah clear. Berapapun kuota yang mereka para nelayan minta sesuai dengan kemampuan kapalnya, akan diberikan.

"Terkait pelabuhan pangkalan, ini perlu kita diskusikan kembali. Bagaimana pelabuhan pangkalan disini apakah masuk zona 4 atau zona 6, ini yang perlu kita diskusikan internal dulu nanti kita sampaikan," tegas Zaini.

Zaini menambahkan, hal paling penting lagi dari diskusi ini telah disepakati, sebelumnya mereka merencanakan mogok kerja, hari ini sudah selesai. Besok semua kapal kembali beroperasi, dan semua pekerja akan kembali bekerja.
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Jaga Pertumbuhan Ekonomi...
Jaga Pertumbuhan Ekonomi Biru, Kadin-KKP Mitigasi Dampak Tarif Trump
Industri Bahan Bangunan...
Industri Bahan Bangunan Menuju Konstruksi Hijau
ICP Maret 2025 Melorot,...
ICP Maret 2025 Melorot, Harga BBM Subsidi Berpeluang Turun?
Hampir 600.000 Produk...
Hampir 600.000 Produk Ilegal Diamankan, Nilainya Rp15 Miliar
BI Lapor Utang Luar...
BI Lapor Utang Luar Negeri Turun Jadi USD427,2 Miliar per Februari 2025
Harga Emas Sedikit Lagi...
Harga Emas Sedikit Lagi Rp2 Juta per Gram, Hari Ini Naik Rp32.000
Mengulik Besaran Utang...
Mengulik Besaran Utang Suriah ke Bank Dunia yang Ingin Dilunasi Arab Saudi
Begini Nasib Jalan Trans...
Begini Nasib Jalan Trans Papua, 4 Wilayah Pemekaran Jadi Fokus Pembangunan
IHSG Terus Menanjak...
IHSG Terus Menanjak Naik, Pagi Ini Dibuka Sentuh 6.452
Rekomendasi
Karya Seni Kelas Dunia...
Karya Seni Kelas Dunia Hadir di Central Park Jakbar
Aktivis Jakarta Bahas...
Aktivis Jakarta Bahas 100 Hari Kerja Pramono-Doel, Ini Hasilnya
Menurunkan Prevalensi...
Menurunkan Prevalensi Stunting
Berita Terkini
Lindungi Aset Bisnis,...
Lindungi Aset Bisnis, Nawakara Tawarkan Sistem ISS Berbasis Risiko
4 jam yang lalu
Tarif Trump Bikin Banyak...
Tarif Trump Bikin Banyak Negara Makin Semangat Gabung BRICS
4 jam yang lalu
Strategi Investasi Penting...
Strategi Investasi Penting Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global
5 jam yang lalu
Jaga Pertumbuhan Ekonomi...
Jaga Pertumbuhan Ekonomi Biru, Kadin-KKP Mitigasi Dampak Tarif Trump
5 jam yang lalu
Pemerintah Bentuk Satgas...
Pemerintah Bentuk Satgas PHK Hadapi Dampak Perang Tarif
7 jam yang lalu
Asbanda Luncurkan SP2D...
Asbanda Luncurkan SP2D Online, Bank Jatim Teken PKS Bersama Kemendagri
7 jam yang lalu
Infografis
Smartphone dan Komputer...
Smartphone dan Komputer akan Bebas dari Tarif Trump
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved