Kadin Minta Paket Kebijakan Ekonomi Tidak Sporadis

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengkritik pemerintah yang telah mengeluarkan 11 paket kebijakan ekonomi, namun kerangka dan tujuan dari peluncuran paket tersebut masih belum jelas. Karena, jika arah dan tujuannya tidak jelas maka paket-paket tersebut sifatnya akan sporadis.

Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pada dasarnya isi dari paket kebijakan yang dirilis pemerintah cukup baik. Bahkan, paket kebijakan ekonomi jilid X yang berisi revisi daftar negatif investasi (DNI) direspons positif oleh kalangan dunia usaha dari dalam maupun luar negeri.

"‎Dalam waktu tiga bulan kepengurusan saya, banyak dubes yang datang menyampaikan prioritasnya dan itu sudah terjawab dalam paket kebijakan. Revisi DNI mendapat masukan sangat positif dari dunia usaha dalam dan luar negeri," katanya dalam acara Pengukuhan dan Rapat Pengurus Lengkap Kadin di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (5/4/2016).

Hanya saja, paket kebijakan tersebut harus punya arah dan tujuan yang jelas. Karena itu, sebelum pemerintah meluncurkan paket kebijakan lagi perlu dipikirkan tujuan yang jelas dari paket tersebut.

"‎Kadin ingin paket itu harus punya kerangka arah dan tujuan. Karena kalau tidak, sifatnya sporadis. Kita melihatnya paket sudah bagus, tapi kerangka tujuannya kemana," imbuh dia.

Kadin, lanjut Rosan, berkeinginan agar arah dari paket kebijakan tersebut untuk penciptaan lapangan kerja. Dengan jumlah rakyat Indonesia sebesar 250 juta jiwa, penciptaan lapangan kerja mutlak harus diprioritaskan.

"Karena dengan itu, akan mengurangi kemiskinan, menciptakan pemerataan. Dari Kadin, kebijakan sudah bagus tapi tolong arahnya menciptakan lapangan kerja," tuturnya.

Dia menambahkan, pembangunan sumber daya manusia (SDM) juga harus menjadi prioritas pemerintah. Karena, jika pendidikan masyarakat Indonesia masih minim maka pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah tidak akan ada artinya.

"Pendidikan itu investasi jangka panjang. Karena hal positif yang kita lakukan, pembangunan infrastruktur tidak akan ada hasilnya apabila bangsa tidak punya kemampuan berpikir, bertindak, dan pemahaman industri serta pemahaman terhadap perekonomian secara umum," tandas Rosan.