Saingi Vietnam, Pemerintah Tebar Insentif ke Industri Tekstil

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong daya saing industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Tanah Air lewat insentif yang diberikan, agar mampu bersaing dengan negara lain, khususnya Vietnam. Bahkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dikatakan juga mengeluarkan regulasi yang mengatur insentif kepada pengusaha di kawasan industri tekstil

Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin mengatakan, pada dasarnya pemerintah ingin memberikan rangsangan kepada pelaku usaha di industri tekstil agar dapat bersaing.

"‎Kalau tidak salah PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sudah keluar untuk memberikan insentif kepada kawasan tekstil. Karena kita harus bersaing dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam," katanya di Pasar Cipete, Jakarta, Minggu (12/6/2016).

Menurutnya, industri tekstil di Vietnam sudah sangat maju. Apalagi, negara tersebut memiliki keunggulan lantaran telah menjalin kerja sama perdagangan bebas dengan negara Uni Eropa, serta masuk menjadi salah satu anggota Trans Pacific Partnership (TPP).

"Mereka tidak dikenakan pajak, sehingga begitu ekspor ke negara mereka 0%. Kalau kita dikenakan sekitar 17%. Inilah kenapa produk kita kurang bersaing. Presiden menginginkan agar kita membuka kerja sama dengan UE, TPP, sehingga produk kita bisa masuk dan menjadi pasar yang cukup besar," imbuh dia.

Pemerintah sambung Saleh, juga memberikan insentif fiskal berupa tax holiday dan tax allowance. Dengan rangsangan tersebut, diharapkan industri tekstil Indonesia bisa bersaing dengan negara lain.

Selain itu, produk tekstil juga tercatat merupakan salah satu penghasil devisa terbesar untuk Indonesia. Sekitar USD13,5 miliar sampai USD14 miliar per tahun devisa yang diperoleh dari industri tersebut.

"‎Tapi Vietnam sudah USD22 miliar sampai USD23 miliar. Jadi kita cukup ketinggalan. Ini yang harus kita kejar. Masa kita kalah dengan yang baru mulai. Kita juga harus kerja sama dengan para pekerja agar industri tekstil bisa maju, sehingga pekerja memperoleh kenikmatan, pengusaha juga mendapat keuntungan yang wajar, dan pedagang juga dapat keuntungan yang wajar juga," tandasnya.