Reshuffle Kabinet, Indef Minta Antar Menteri Jangan Perang Lagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengumumkan perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja untuk kali keduanya. Sejumlah pos menteri mengalami perombakan, dan mayoritas di antaranya merupakan pos menteri bidang ekonomi.

Direktur Eksekutif Institute Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyambut baik perombakan kabinet Jokowi, yang secara umum disambut positif oleh publik. Dengan adanya perombakan ini, diharapkan tidak ada lagi ego sektoral serta perang pernyataan (statement) antar menteri seperti yang terjadi sebelumnya.

"Harus ada satu terobosan kebijakan yang benar-benar fokus bersama. Tidak ada lagi kita dengar, jangankan perang statement antar menteri, ego sektoral itu sudah nggak boleh lagi," katanya saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Minggu (31/7/2016).

‎Menurutnya, harus ada terobosan baru untuk menangani permasalahan yang ada di Indonesia, khususnya terkait kondisi ekonomi belakangan. Apalagi, persoalan ekonomi yang dihadapi Indonesia tidak hanya berasal dari eksternal melainkan juga dari dalam negeri.

"‎Yang pasti begini, problem ekonomi kita (di dalam negeri) di luar persoalan eksternal saja itu memang cukup berat," imbuh dia.

Enny menilai, Indonesia saat ini menghadapi persoalan struktural dan kelembagaan yang bertahun-tahun tidak kunjung terselesaikan. Menurut dia, kelembagaan dan institusisional perekonomian di Tanah Air buruk dan tidak efisien.

"Memang menata kelembagaan, dan juga melakukan transformasi struktural bukan pekerjaan singkat dan mudah memang.‎ Tetapi minimal ada kebijakan ekonomi yang on the right track menuju penyelesaian dua persoalan fundamental ini," ungkap dia.

Kehadiran Sri Mulyani Indrawati menggantikan Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Keuangan memang direspon sangat positif oleh pasar. Namun, memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia tidak hanya sekadar membutuhkan kepercayaan dan antusiasme pasar.

"Orang mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi terhadapnya (Sri Mulyani). Tetapi sekali lagi, yang menjadi pesoalan konkrit di lapangan atau di ekonomi kita adalah persoalan struktural tadi. Persoalan kelembagaan tadi. Itu tidak bisa diselesaikan hanya bermodal kepercayaan pasar saja. Tapi juga kebijakan yang fokus dan koordinasi yang kuat dan juga konsistensi kebijakan," tandasnya.