Sosialisasi Tax Amnesty Jokowi Dinilai Salah Sasaran
Kamis, 18 Agustus 2016 - 13:39 WIB
Sosialisasi Tax Amnesty Jokowi Dinilai Salah Sasaran
A
A
A
JAKARTA - Konsep Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang getol mensosialisasikan tax amnesty (pengampunan pajak), dinilai sebagai sarana marketing Presiden untuk menarik konglomerat. Hal ini ditambah dengan anggapan Fitra yang menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan merasa pesimis dengan tax amnesty.
(Baca: Tak Masuk dalam RAPBN 2017, Tax Amnesty Dianggap Gagal)
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan, sosialisasi Presiden Jokowi terkait tax amnesty juga dinilai salah sasaran, karena hanya disosialisasikan di dalam negeri.
"Ini murni marketing, karena seharusnya pemerintah sosialisasi itu ke luar negeri. Bukan malah ke distrik-distrik dalam negeri yang disebut kota-kota besar itu," kata dia di kantornya, Kamis (18/8/2016).
Yenny menuturkan, hal ini termasuk sosialisasi yang sia-sia, karena sebetulnya yang memiliki uang banyak yakni orang-orang di luar negeri. Seharusnya pemerintah fokus sosialisasi luar negeri.
"Konglomerat-konglomerat itu punya uangnya di luar negeri. Kalau misalnya Presiden hanya gembar gembor di dalam negeri, mau menyasar siapa?" ujarnya.
Di dalam negeri, lanjut dia, para pelaku usaha kebanyakan yang mendirikan UMKM. Dengan sosialisasi kepada kalangan ini, maka dikhawatirkan dana repatriasi yang didapat akan sedikit.
"Karena kan aset mereka tidak terlalu banyak, karena usaha mereka juga bentuknya UMKM. Ini benar-benar salah sasaran sekali," pungkas Yenny.
(Baca: Tak Masuk dalam RAPBN 2017, Tax Amnesty Dianggap Gagal)
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan, sosialisasi Presiden Jokowi terkait tax amnesty juga dinilai salah sasaran, karena hanya disosialisasikan di dalam negeri.
"Ini murni marketing, karena seharusnya pemerintah sosialisasi itu ke luar negeri. Bukan malah ke distrik-distrik dalam negeri yang disebut kota-kota besar itu," kata dia di kantornya, Kamis (18/8/2016).
Yenny menuturkan, hal ini termasuk sosialisasi yang sia-sia, karena sebetulnya yang memiliki uang banyak yakni orang-orang di luar negeri. Seharusnya pemerintah fokus sosialisasi luar negeri.
"Konglomerat-konglomerat itu punya uangnya di luar negeri. Kalau misalnya Presiden hanya gembar gembor di dalam negeri, mau menyasar siapa?" ujarnya.
Di dalam negeri, lanjut dia, para pelaku usaha kebanyakan yang mendirikan UMKM. Dengan sosialisasi kepada kalangan ini, maka dikhawatirkan dana repatriasi yang didapat akan sedikit.
"Karena kan aset mereka tidak terlalu banyak, karena usaha mereka juga bentuknya UMKM. Ini benar-benar salah sasaran sekali," pungkas Yenny.
(izz)
Lihat Juga :
