Kementerian PUPR Dapat Dana Infrastruktur Terbesar di APBN 2017

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 ditetapkan sebesar Rp387,3 triliun atau naik dari usulan yang sebelumnya disampaikan dalam nota keuangan 2017 sebesar Rp336,7 triliun.

Alokasi untuk belanja infratruktur ini tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni Kementerian PUPR paling besar dengan besaran Rp98,8 triliun. Secara total, besaran belanja infratruktur naik Rp40,8 triliun dibanding yang tertera di nota keuangan.

"Paling besar masih Kementerian PUPR sebesar Rp98,8 triliun," kata Sri Mulyani di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Untuk kementerian/lembaga (K/L) yang mendapatkan gelontoran dana infratruktur yang besar selanjutnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebesar Rp42,1 triliun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp3,6 triliun, dan Kementerian Pertanian sebesar Rp2,7 triliun. Sementara dari belanja non K/L, berkontribusi sebesar Rp2,6 triliun.

Dia menjelaskan, melalui transfer daerah dan dana desa, berkontribusi kepada pembangunan infrastruktur sebesar Rp183,7 triliun.

"Angka ini kami rinci sebagai berikut, Dana Alokasi Khusus sebesar Rp32,3 triliun, perkiraan dana desa untuk infrastruktur sebesar Rp24 triliun dan perkiraan Dana Transfer Umum infrastruktur sebesar Rp124 triliun," tuturnya.

Kemudian juga melalui pembiayaan, berasal dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp9,7 triliun, Penyertaan Modal Negara sebesar Rp7,2 triliun, dan BLU LMAN sebesar Rp20 triliun. Sehingga, pembiayaan yang berkontribusi terhadap pembanguna infrastruktur sebesar Rp37,8 triliun.

"Sedangkan untuk infrastruktur sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama akan berkontribusi sebesar Rp5,5 triliun. Dan untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kementerian Perindustrian akan berkontribusi sebesar Rp4,1 triliun," pungkasnya.