Pengendalian intern buruk penyebab BUMN korup
Senin, 16 Juli 2012 - 13:31 WIB
Pengendalian intern buruk penyebab BUMN korup
A
A
A
Sindonews.com - Forum Indonesia untuk Transportasi Anggaran (Fitra) telah memaparkan BUMN dinilai sebagai sarang korupsi dan merugikan negara dikarenakan beberapa hal, khususnya pengendalian intern yang amburadul.
"Kelemahan sistem pengendalian intern, terbagi menjadi tiga, sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, dimana pencatatannya tidak akurat dan proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan," ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi Seknas Fitra Uchok Sky Khadafi dalam keterangan tertulis, Senin (17/7/2012).
Ditambahkan Uchok, sistem pengendalian pelaksanaan anggaran juga menjadi sebab hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor BUMN. "Perencanaan tidak memadai, penyimpangan terhadap perundang-undangan bidang teknis tertentu, kebijakan yang tidak tepat dan penetapan kebijakan yang tidak tepat," tambahnya.
Selain itu, kelemahan struktur pengendalian intern juga berpengaruh terhadap penyelenggaraan BUMN. "Tidak memiliki SOP yang formal, tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai," tandasnya.
Sebelumnya, Fitra merilis 24 BUMN terkorup. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) diindikasikan sebagai BUMN terkorup. Di mana nilai kerugian negara mencapai USD130,26 juta dan Rp12 miliar dengan enam kasus temuan.
Setelah Telkom, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Dengan nilai kerugian negara sebesar Rp904 miliar, dengan 33 kasus temuan. Dan ketiga, PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) dengan nilai kerugian negara sebesar Rp605 miliar, dengan 65 kasus temuan.
Tak ketinggalan, yang termasuk 5 besar BUMN terkorup masuk nama PT PLN (Persero), dengan nilai kerugian negara sebesar Rp556 miliar, dengan 260 kasus temuan.
"Kelemahan sistem pengendalian intern, terbagi menjadi tiga, sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, dimana pencatatannya tidak akurat dan proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan," ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi Seknas Fitra Uchok Sky Khadafi dalam keterangan tertulis, Senin (17/7/2012).
Ditambahkan Uchok, sistem pengendalian pelaksanaan anggaran juga menjadi sebab hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor BUMN. "Perencanaan tidak memadai, penyimpangan terhadap perundang-undangan bidang teknis tertentu, kebijakan yang tidak tepat dan penetapan kebijakan yang tidak tepat," tambahnya.
Selain itu, kelemahan struktur pengendalian intern juga berpengaruh terhadap penyelenggaraan BUMN. "Tidak memiliki SOP yang formal, tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai," tandasnya.
Sebelumnya, Fitra merilis 24 BUMN terkorup. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) diindikasikan sebagai BUMN terkorup. Di mana nilai kerugian negara mencapai USD130,26 juta dan Rp12 miliar dengan enam kasus temuan.
Setelah Telkom, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Dengan nilai kerugian negara sebesar Rp904 miliar, dengan 33 kasus temuan. Dan ketiga, PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) dengan nilai kerugian negara sebesar Rp605 miliar, dengan 65 kasus temuan.
Tak ketinggalan, yang termasuk 5 besar BUMN terkorup masuk nama PT PLN (Persero), dengan nilai kerugian negara sebesar Rp556 miliar, dengan 260 kasus temuan.
(gpr)
