Pengusaha Kecewa Debat Capres Tak Singgung Isu Pariwisata

JAKARTA - Pelaku usaha pariwisata kecewa lantaran isu pariwisata samasekali tidak disinggung dalam empat kali debat capres-cawapres.

Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Association of the Indonesian Tour and Travel (Asita) Asnawi Bahar mengaku kecewa dan menyesalkan hal tersebut. Menurutnya, tidak disinggungnya kepariwisataan dalam materi debat justru akan merugikan para capres-cawapres itu sendiri.

"Kita kecewa kedua capres tidak samasekali menyebut kepariwisataan. Padahal, Indonesia ke depan hidup dari pariwisata," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (1/7/2014).

Tahun lalu sektor pariwisata menyumbang devisa Indonesia sebesar USD10,6 miliar. Belum lagi serapan tenaga kerja sektor ini yang mencapai 9 juta orang. Karenanya, tidak disinggungnya pariwisata dalam debat membuat capres-cawapres berpotensi kehilangan suara atau dukungan dari insan pariwisata.

"Anggota Asita saja ada 7.000 di seluruh Indonesia, lalu kalau dikaitkan dengan seluruh jumlah pekerja pariwisata jumlahnya sangat signifikan. Kami menunggu dari mulut calon itu sikap mereka terhadap pariwisata, dan saya berharap ada pembahasan ke depan. Kalau tidak, mereka rugi dan kami menjadi bagian yang tidak menentukan sikap secara signifikan," cetusnya.

Menurut Asnawi, pariwisata merupakan sektor perekonomian yang bersentuhan dan berdampak langsung pada masyarakat. Sehingga, pembahasan isu pariwisata akan lebih mengena ketimbang makro ekonomi yang tidak dipahami masyarakat awam.

"Kami heran kenapa KPU juga tidak samasekali memasukkan isu pariwisata? Apakah pariwisata tidak bagian dari ekonomi Indonesia? Saya enggak mengerti, mungkin KPU sendiri juga tidak mengerti pariwisata itu seperti apa?" tukasnya.

Senada, World Product Manager Pacto Ade Rachmadi menyayangkan absennya isu pariwisata dalam debat capres-cawapres. Padahal, pariwisata merupakan perekonomian yang multiefek, dimana pengembangan satu kawasan wisata bisa menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitarnya. "Seharusnya para calon ini di-breakdown juga dari segi pariwisata," ujarnya.

Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didin Junaedy menambahkan, saat ini pariwisata sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah (RPJPM) 2015-2019 yang disusun Bappenas. Sehingga, presiden terpilih sudah semestinya memperhatikan hal ini.

"Pariwisata ini alurnya ke ekonomi, jangan di budaya atau kesra. Jadi, pariwisata nanti harus menjadi salah satu prioritas penbangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat karena pariwisata itu langsung bersinggungan dengan rakyat," tegasnya.