Genjot Devisa, Pemerintah Akan Bebaskan Visa 25 Negara

JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata memutuskan untuk membebaskan visa kepada 25 negara di dunia. Hal ini dilakukan dalam rangka menggenjot devisa untuk penerimaan negara, melalui peningkatan kunjungan wisatawan.

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menjelaskan, sebelumnya pemerintah berencana membebaskan visa kepada empat negara, yaitu China, Korea, Jepang, dan Rusia. Namun, akhirnya pemerintah kembali menambah 21 negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara di Eropa.

"Dari empat jadi 25 ditambah kan lebih bagus. Hampir semua negara Eropa masuk, Amerika masuk. Eropa, Perancis, Inggris, Jerman, Norwegia masuk. Nambahnya 21 negara," ucapnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3/2015).

Dia mengatakan, sebelumnya pemerintah juga akan membebaskan visa kepada turis dari Australia. Namun hal tersebut dibatalkan, lantaran Negeri Kanguru tersebut tidak memberlakukan asas resiprokal seperti di Indonesia.

"Tadinya kan lima jadi empat karena Aussie enggak mungkin. Kita berlaku resiprokal, Aussie enggak. akhirnya tinggal empat dan ditambah 21," jelas dia.

Menurutnya, pembebasan visa kepada 25 negara baru tersebut diyakini akan meningkatkan kunjungan wisatawan rata-rata 15% per negara. (Baca: Pemerintah Bebaskan Visa Empat Negara).

"Dari satu negara biasanya satu juta, akan ada tambahan 150 ribu wisman. Itu yang dilakukan Malaysia dan Thailand, kita visa free 15 tahun ini," ucapnya.

Dengan demikian, sambung Arief, wisatawan yang bebas masuk ke Indonesia tanpa visa terdapat 40 negara. Sebab, sebelumnya Indonesia telah membebaskan visa kepada 15 negara.

Mantan Bos Telkom ini menambahkan, pembebasan visa terhadap 25 negara tersebut akan berpotensi menambah penerimaan negara hingga sebesar USD1 miliar. "Akan tambah 15% terhadap yang semula. Total negara katakan lima juta, tambah 15% tambah 750 ribu wisman. Hampir USD1 miliar penambahannya dari bebas visa," pungkasnya.

Sekadar informasi, kebijakan pembebasan visa terhadap 25 negara ini masuk dalam salah satu poin dalam paket kebijakan ekonomi yang akan dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini. Dari delapan poin kebijakan, sebanyak empat kebijakan akan dikeluarkan hari ini.