Ini Penjelasan BI Soal Utang RI ke IMF

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) akhirnya angkat bicara terkait utang Indonesia kepada International Monetary Fund (IMF) yang diklaim mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah dilunasi sejak 2006.

Direktur Departemen Komunikasi BI Peter Jacobs menjelaskan ‎posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia ke lembaga internasional, termasuk IMF telah ada dalam statistik utang luar negeri (ULN) Indonesia. Sedianya, posisi kewajiban sebesar USD2,8 miliar tersebut bukan utang kepada IMF dalam bentuk pinjaman seperti yang diberitakan belakangan ini. (Baca: Koreksi Jokowi, SBY Tegaskan Utang RI ke IMF Sudah Lunas).

"Kewajiban tersebut adalah alokasi SDR yang timbul sebagai konsekuensi kita sebagai anggota IMF. Seluruh anggota IMF mendapat alokasi SDR tersebut," ucapnya dalam pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/4/2015).

Sebagai anggota IMF, sambung Peter, Indonesia wajib membayar iuran sehingga dapat memperoleh alokasi SDR sesuai kuota, dan dicatat sebagai bagian cadangan devisa. Dengan demikian, secara teknis pencatatan, alokasi tersebut juga dicatat sebagai kewajiban Indonesia.

"Sejak 2009, pencatatan teknis alokasi SDR tersebut dilakukan di kewajiban pada IMF. Hal ini juga dilakukan oleh seluruh anggota IMF," imbuhnya.

Dia mengatakan, alokasi tersebut akan tetap muncul sepanjang Indonesia masih tercatat dalam keanggotaan IMF. Sebab, hal ini merupakan konsekuensi Indonesia turut serta dalam keanggotaan lembaga keuangan internasional tersebut. (Baca: Menkeu Tegaskan Indonesia Sudah Bebas Utang dari IMF).

"Berbeda dengan pinjaman ketika krisis 1998 yang memang bisa dilunasi setelah kita punya kemampuan tanpa harus keluar dari keanggotaan," jelas Peter.

Utang Indonesia kepada IMF pada 1998 sebesar USD9,1 miliar tersebut, dikatakan Peter, dalam rangka memenuhi kebutuhan neraca pembayaran yang tergerus ‎akibat krisis. "Dari pinjaman 1998 tersebut, telah dilunasi seluruhnya pada 2006," tandasnya.

(Baca: Jawab SBY, Istana Sebut RI Kembali Utang ke IMF 2009)