Penyerapan Anggaran Baru Rp901 Miliar
Selasa, 12 Mei 2015 - 10:15 WIB
Penyerapan Anggaran Baru Rp901 Miliar
A
A
A
JAKARTA - Anggaran pembebasan lahan untuk jalan tol per Mei baru terserap Rp901 miliar atau sekitar 23% dari total pagu anggaran 2015 sebesar Rp7,5 triliun.
Lambannya penyerapan anggaran ini lantaran ketidaksiapan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mendukung pengadaan lahan untuk kepentingan umum ini. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria Iwan Nurdin mengatakan, masalah di lapangan bisa memakan waktu penyelesaian lahan. ”Misalnya, ketika masyarakat menolak, pendataan lokasi berupa bidang tanah yang seharusnya dilakukan BPN justru tidak dilakukan karena pejabat BPN setempat tak berani terjun ke masyarakat,” ungkap Iwan di Jakarta kemarin.
Padahal, kata Iwan, di dalam Undang-Undang Lahan semua perangkat sudah sangat mendukung. ”Misalnya dalam UU No 2/2012 disebutkan BPN bisa memberikan dua kali kesempatan kepada rakyat ke pengadilan terkait pengadaan tanah. Kemudian ada keberatan melalui PTUN. Jadi semuanya jelas,” katanya. Misalnya, lanjut Iwan, untuk kasus tol Trans Sumatera pada ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, di mana progres lahan masih 0% atau berada pada tahapan konsultasi bersama masyarakat.
”Seharusnya, sejak ada penetapan lokasi sudah bisa langsung diproses cepat. Saat ini BPN masih terkesan lamban,” tutupnya. Direktur Bina Teknik Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Soebagyo mengatakan, pada dasarnya pihaknya sudah siap melakukan pembayaran. ”Toh , pada dasarnya kita ini juru bayar, selama prosesnya sesuai dengan aturan,” ujar Soebagyo.
Menurutnya, penyerapan anggaran tersebut pada ruasruas jalan tol yang lahannya telah terbebas di atas 75% dan dilakukan sejak awal 2015. ”Kalau untuk lahan yang masih di bawah 75%, masih menunggu penetapan lokasi baru. Kita hanya menunggu prosesnya karena pembebasan lahan ini sepenuhnya juga tidak dilakukan pada Kementerian PUPR, namun ada keterlibatan pemerintah daerah, terutama di BPN,” kata dia.
Tahun ini Kementerian PUPR memiliki anggaran lahan sebesar Rp7,5 triliun. Anggaran tersebut berasal dari APBN Rp3,8 triliun, Rp1 triliun dari dana Land Capping, serta sisanya dari dana Badan Layanan Umum (BLU). Kepala Subdirektorat Lahan Kementerian PUPR Herry Marzuki mengatakan, penyerapan lahan sebesar Rp901 miliar tersebut meliputi ruas tol Pasir Koja-Soreang dengan progres rata-rata 87%, Cikampek-Sumedang- Dawuan 80%, Kayu Agung-Palembang Betung 30%, serta Bogor-Ciawi-Sukabumi 91% (seksi I).
”Beberapa ruas tol tersebut baru saja mengalami perkembangan signifikan. Tentu, masih banyak progres lahan yang sewaktu-waktu bisa dibebaskan. Tergantung pada kesiapan di lapangan,” ungkapnya.
Ichsan amin
Lambannya penyerapan anggaran ini lantaran ketidaksiapan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mendukung pengadaan lahan untuk kepentingan umum ini. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria Iwan Nurdin mengatakan, masalah di lapangan bisa memakan waktu penyelesaian lahan. ”Misalnya, ketika masyarakat menolak, pendataan lokasi berupa bidang tanah yang seharusnya dilakukan BPN justru tidak dilakukan karena pejabat BPN setempat tak berani terjun ke masyarakat,” ungkap Iwan di Jakarta kemarin.
Padahal, kata Iwan, di dalam Undang-Undang Lahan semua perangkat sudah sangat mendukung. ”Misalnya dalam UU No 2/2012 disebutkan BPN bisa memberikan dua kali kesempatan kepada rakyat ke pengadilan terkait pengadaan tanah. Kemudian ada keberatan melalui PTUN. Jadi semuanya jelas,” katanya. Misalnya, lanjut Iwan, untuk kasus tol Trans Sumatera pada ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, di mana progres lahan masih 0% atau berada pada tahapan konsultasi bersama masyarakat.
”Seharusnya, sejak ada penetapan lokasi sudah bisa langsung diproses cepat. Saat ini BPN masih terkesan lamban,” tutupnya. Direktur Bina Teknik Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Soebagyo mengatakan, pada dasarnya pihaknya sudah siap melakukan pembayaran. ”Toh , pada dasarnya kita ini juru bayar, selama prosesnya sesuai dengan aturan,” ujar Soebagyo.
Menurutnya, penyerapan anggaran tersebut pada ruasruas jalan tol yang lahannya telah terbebas di atas 75% dan dilakukan sejak awal 2015. ”Kalau untuk lahan yang masih di bawah 75%, masih menunggu penetapan lokasi baru. Kita hanya menunggu prosesnya karena pembebasan lahan ini sepenuhnya juga tidak dilakukan pada Kementerian PUPR, namun ada keterlibatan pemerintah daerah, terutama di BPN,” kata dia.
Tahun ini Kementerian PUPR memiliki anggaran lahan sebesar Rp7,5 triliun. Anggaran tersebut berasal dari APBN Rp3,8 triliun, Rp1 triliun dari dana Land Capping, serta sisanya dari dana Badan Layanan Umum (BLU). Kepala Subdirektorat Lahan Kementerian PUPR Herry Marzuki mengatakan, penyerapan lahan sebesar Rp901 miliar tersebut meliputi ruas tol Pasir Koja-Soreang dengan progres rata-rata 87%, Cikampek-Sumedang- Dawuan 80%, Kayu Agung-Palembang Betung 30%, serta Bogor-Ciawi-Sukabumi 91% (seksi I).
”Beberapa ruas tol tersebut baru saja mengalami perkembangan signifikan. Tentu, masih banyak progres lahan yang sewaktu-waktu bisa dibebaskan. Tergantung pada kesiapan di lapangan,” ungkapnya.
Ichsan amin
(ars)
