Faisal Basri Cs Tak Berhasil Temukan Jaringan Mafia Migas
Kamis, 14 Mei 2015 - 11:29 WIB
Faisal Basri Cs Tak Berhasil Temukan Jaringan Mafia Migas
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian menilai tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas (RTKM) atau tim antimafia migas tidak bisa menemukan jaringan mafia migas nasional.
Menurutnya, rekomendasi menonjol dari tim yang dipimpin Faisal Basri ini hanya penghapusan BBM jenis premium (RON 88). "Itu (dibubarkan) pantas saja, sudah waktunya karena rekomendasi tidak sesuai dengan waktu dibentuk untuk menemukan jaringan mafia migas," ujarnya saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Kamis (14/5/2015).
Ramson mengatakan, tim antimafia migas belum dapat memaksimalkan efisiensi pengadaan crude oil (minyak mentah) dan BBM itu sendiri. (Baca: ESDM Bubarkan Tim Antimafia Migas).
"Serta untuk menemukan jaringan mafia migas di hulu dan hilir, enam bulan ini nyatanya hanya rekomendasi premium ganti dengan pertamax saja," jelas Ramson.
Anggota Partai Gerindra ini menyatakan, waktu enam bulan yang diberikan pemerintah sudah sesuai. Sementara lembaga terkait dengan Kementerian ESDM tetap akan diawasi pihaknya.
"Pas enam bulan, apanya yang mau direkomendasi, ESDM dan institusi yang terkait migas agar bekerja optimal. Ada SKK Migas, BPH Migas, Pertamina, jadi tentu dengan diawasi DPR RI," pungkas dia.
(Baca: Ini 12 Rekomendasi Akhir Tim Antimafia Migas)
Menurutnya, rekomendasi menonjol dari tim yang dipimpin Faisal Basri ini hanya penghapusan BBM jenis premium (RON 88). "Itu (dibubarkan) pantas saja, sudah waktunya karena rekomendasi tidak sesuai dengan waktu dibentuk untuk menemukan jaringan mafia migas," ujarnya saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Kamis (14/5/2015).
Ramson mengatakan, tim antimafia migas belum dapat memaksimalkan efisiensi pengadaan crude oil (minyak mentah) dan BBM itu sendiri. (Baca: ESDM Bubarkan Tim Antimafia Migas).
"Serta untuk menemukan jaringan mafia migas di hulu dan hilir, enam bulan ini nyatanya hanya rekomendasi premium ganti dengan pertamax saja," jelas Ramson.
Anggota Partai Gerindra ini menyatakan, waktu enam bulan yang diberikan pemerintah sudah sesuai. Sementara lembaga terkait dengan Kementerian ESDM tetap akan diawasi pihaknya.
"Pas enam bulan, apanya yang mau direkomendasi, ESDM dan institusi yang terkait migas agar bekerja optimal. Ada SKK Migas, BPH Migas, Pertamina, jadi tentu dengan diawasi DPR RI," pungkas dia.
(Baca: Ini 12 Rekomendasi Akhir Tim Antimafia Migas)
(izz)
