Pertamina: Ada Dorongan Likuidasi Petral di Masa SBY
Pertamina: Ada Dorongan Likuidasi Petral di Masa SBY
A
A
A
JAKARTA - PT Pertamina (persero) mengaku ada dorongan pembubaran atau likuidasi Pertamina Energy Trading Limited (Petral) di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal itu disampaikan Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro saat ditemui di Restoran Beautika, Jakarta, Selasa (19/5/2015).
Menurut Wianda, dorongan likuidasi Petral sempat berhembus dari Menteri BUMN Dahlan Iskan kala itu. Sedangkan dari sisi korporasi, pihaknya mengaku hanya sebatas menjalankan tugas melakukan pengadaan bahan bakar minyak (BBM) secara efektif dan efisien.
"Di luar korporasi seperti yang telah disampaikan pada waktu itu adalah dorongan dari Menteri BUMN (Dahlan Iskan). Sementara dari sisi korporasi, bagaimana melakukan pengadaan BBM secara efektif dan efisien, sehingga pada akhirnya Petral dilikuidasi," kata dia.
Dalam kesempatan ini, Wianda mengungkap fakta jika pada November 2013 seluruh saham anak usaha Petral di Singapura, yakni Pertamina Energy Service (PES) dan Zambesi Investment Limited (ZIL) baru dikuasai Pertamina secara penuh.
Sebelumnya, saham kedua anak usaha Petral tersebut masih dimiliki oleh swasta. Kendati begitu, Wianda enggan membeberkan siapa pemilik saham swasta itu.
"Saya dapat pastikan asetnya clear bahwa anak usaha Petral hanya dua, PES dan Zambesi. Kemudian baru per tanggal 23 November 2013, sahamnya dimiliki Pertamina," ujar Wianda.
Dia pun membenarkan hasil investigasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas bahwa Petral menyimpan surat utang (global bond) untuk pengadaan impor BBM. Namun saat ini, lanjut Wianda, masih dalam investigasi awal oleh tim due diligence, yakni auditor keuangan dan auditor hukum.
"Audit sudah dimulai, dilakukan oleh dua tim audit, yaitu audit finance dan legal audit. Seperti arahan dari Menteri BUMN, timeline kita bisa menaati semua proses likuidasi formal sampai bulan April 2016," katanya.
Wianda menjelaskan, penunjukan auditor independen dilakukan setelah membekukan Petral pada 13 Mei 2015, di mana tugas auditor due diligence, meliputi audit keuangan dan aset-aset Petral hingga kontrak-kontrak yang telah dimilki oleh Petral.
"Tertanggal 15 Mei 2015, semua persetujuan formal dari direksi sampai komisaris untuk melikuidasi Petral sudah ada, kemudian setelah itu kontrak-kontrak baru sudah dihentikan sekarang pengambilalihan aset dan kewajiban Petral Group," kata dia.
Saat ini, tim auditor independen juga telah mengkaji piutang dagang dan aset-aset transaksi dengan pihak ketiga oleh Petral Group kepada Pertamina. Adapun total keseluruhan aset mencapai USD2 miliar.
"Itu lebih banyak piutang dagang ke Pertamina. Sementara untuk pegawai langsung balik ke Pertamina. Nanti kita cek karena yang lebih banyak di PES," jelasnya.
Hal itu disampaikan Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro saat ditemui di Restoran Beautika, Jakarta, Selasa (19/5/2015).
Menurut Wianda, dorongan likuidasi Petral sempat berhembus dari Menteri BUMN Dahlan Iskan kala itu. Sedangkan dari sisi korporasi, pihaknya mengaku hanya sebatas menjalankan tugas melakukan pengadaan bahan bakar minyak (BBM) secara efektif dan efisien.
"Di luar korporasi seperti yang telah disampaikan pada waktu itu adalah dorongan dari Menteri BUMN (Dahlan Iskan). Sementara dari sisi korporasi, bagaimana melakukan pengadaan BBM secara efektif dan efisien, sehingga pada akhirnya Petral dilikuidasi," kata dia.
Dalam kesempatan ini, Wianda mengungkap fakta jika pada November 2013 seluruh saham anak usaha Petral di Singapura, yakni Pertamina Energy Service (PES) dan Zambesi Investment Limited (ZIL) baru dikuasai Pertamina secara penuh.
Sebelumnya, saham kedua anak usaha Petral tersebut masih dimiliki oleh swasta. Kendati begitu, Wianda enggan membeberkan siapa pemilik saham swasta itu.
"Saya dapat pastikan asetnya clear bahwa anak usaha Petral hanya dua, PES dan Zambesi. Kemudian baru per tanggal 23 November 2013, sahamnya dimiliki Pertamina," ujar Wianda.
Dia pun membenarkan hasil investigasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas bahwa Petral menyimpan surat utang (global bond) untuk pengadaan impor BBM. Namun saat ini, lanjut Wianda, masih dalam investigasi awal oleh tim due diligence, yakni auditor keuangan dan auditor hukum.
"Audit sudah dimulai, dilakukan oleh dua tim audit, yaitu audit finance dan legal audit. Seperti arahan dari Menteri BUMN, timeline kita bisa menaati semua proses likuidasi formal sampai bulan April 2016," katanya.
Wianda menjelaskan, penunjukan auditor independen dilakukan setelah membekukan Petral pada 13 Mei 2015, di mana tugas auditor due diligence, meliputi audit keuangan dan aset-aset Petral hingga kontrak-kontrak yang telah dimilki oleh Petral.
"Tertanggal 15 Mei 2015, semua persetujuan formal dari direksi sampai komisaris untuk melikuidasi Petral sudah ada, kemudian setelah itu kontrak-kontrak baru sudah dihentikan sekarang pengambilalihan aset dan kewajiban Petral Group," kata dia.
Saat ini, tim auditor independen juga telah mengkaji piutang dagang dan aset-aset transaksi dengan pihak ketiga oleh Petral Group kepada Pertamina. Adapun total keseluruhan aset mencapai USD2 miliar.
"Itu lebih banyak piutang dagang ke Pertamina. Sementara untuk pegawai langsung balik ke Pertamina. Nanti kita cek karena yang lebih banyak di PES," jelasnya.
(rna)
Explore More