Menkeu Ngaku Kesulitan Salurkan Dana Desa

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengaku menemui kesulitan dalam penyaluran dana desa lantaran banyaknya daerah yang belum menyerahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.

Saat ini, beberapa desa masih belum menetapkan peraturan desa tentang APB Desa. "Tidak hanya itu, mereka juga masih kurang memahami cara menyusunnya gimana," ujarnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (21/5/2015).

Karena itu, pihaknya akan melakukan percepatan penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Desa (RKUD).

Menkeu juga menyebutkan, pihaknya telah menggelar workshop di banyak kabupaten dan kota terkait cara menghitung pembagian dana desa per desa dan memberikan template Perbup dan Perwali.

"Kami juga menyurati Bupati/Walikota yang belum menetapkan Perbup/Perwali untuk segera menetapkan dan menyampaikannya ke kami (Kemenkeu)," jelas dia.

Berdasarkan data yang diungkapkan Bambang, pihak Kemenkeu sudah mengucurkan dana desa sebesar Rp3,8 triliun hingga 20 Mei 2015. "Penyaluran tahap satu itu buat 186 Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat besarannya Rp3,4 triliun," ujarnya.

Jumlah sebesar itu belum termasuk realisasi penyaluran dana desa pada 19 Mei 2015 di 19 Kabupaten/Kota yang mencapai Rp376 miliar. "Jadi, untuk total realisasi penyaluran dana desa hingga 20 Mei 2015 sebesar Rp3,8 triliun," tutup dia.