Pengusaha Sebut Politik Pangan RI Amburadul
Jum'at, 05 Juni 2015 - 05:18 WIB
Pengusaha Sebut Politik Pangan RI Amburadul
A
A
A
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan, saat ini politik pangan Indonesia terkesan amburadul. Maka tak heran, Perum Bulog kini bermain di dua kaki yaitu mengejar keuntungan sebagai entitas bisnis dan mengemban misi negara sebagai penyangga stabilitas pangan.
Wakil Ketua Umum Kadin bidang Pemberdayaan Daerah Natsir Mansyur menekankan, Bulog dalam kaitannya dengan komoditas beras harus berfungsi sebagai stabilitator dan dilarang untuk mengejar keuntungan. Sementara untuk komoditas pangan strategis lain, seperti gula dan kedelai boleh dikelola Bulog secara bisnis.
"Karena misinya Bulog itu main dua kaki. Satu disuruh dia berbisnis, satu kaki dia misi negara," ucapnya di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (4/6/2015).
Menurutnya, pemerintah sedianya tidak bisa bernegosiasi untuk urusan beras. Pemerintah harus tetap menyubsidi beras untuk rakyat, sebab hal tersebut berkaitan dengan kepentingan makan rakyat.
"Artinya pemeritah harus bertanggung jawab memberikan makan ke rakyatnya. Sebab itu, kalau perlu beras dibeli semua untuk kepentingan rakyat. Karena politik pangan kita sangat riskan," imbuh dia.
Natsir mengatakan, pemerintah pun seharusnya mampu menata politik pangan Indonesia dengan lebih baik. Terlebih, saat ini Indonesia masih disokong pangan impor sekitar 65%.
"Kecuali kalau beras medium atau super bolehlah swasta. Tapi kalau beras untuk kepentingan rakyat, enggak ada ceritanya. Pemeritah harus 100% menangani masalah itu. Jadi Bulog harus ditugaskan untuk membeli semua. Jangan ada celah lagi," tegasnya.
Wakil Ketua Umum Kadin bidang Pemberdayaan Daerah Natsir Mansyur menekankan, Bulog dalam kaitannya dengan komoditas beras harus berfungsi sebagai stabilitator dan dilarang untuk mengejar keuntungan. Sementara untuk komoditas pangan strategis lain, seperti gula dan kedelai boleh dikelola Bulog secara bisnis.
"Karena misinya Bulog itu main dua kaki. Satu disuruh dia berbisnis, satu kaki dia misi negara," ucapnya di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (4/6/2015).
Menurutnya, pemerintah sedianya tidak bisa bernegosiasi untuk urusan beras. Pemerintah harus tetap menyubsidi beras untuk rakyat, sebab hal tersebut berkaitan dengan kepentingan makan rakyat.
"Artinya pemeritah harus bertanggung jawab memberikan makan ke rakyatnya. Sebab itu, kalau perlu beras dibeli semua untuk kepentingan rakyat. Karena politik pangan kita sangat riskan," imbuh dia.
Natsir mengatakan, pemerintah pun seharusnya mampu menata politik pangan Indonesia dengan lebih baik. Terlebih, saat ini Indonesia masih disokong pangan impor sekitar 65%.
"Kecuali kalau beras medium atau super bolehlah swasta. Tapi kalau beras untuk kepentingan rakyat, enggak ada ceritanya. Pemeritah harus 100% menangani masalah itu. Jadi Bulog harus ditugaskan untuk membeli semua. Jangan ada celah lagi," tegasnya.
(izz)
Lihat Juga :
