Pemerintah Antisipasi Pertumbuhan Urbanisasi 68%
Minggu, 07 Juni 2015 - 09:11 WIB
Pemerintah Antisipasi Pertumbuhan Urbanisasi 68%
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURR) berupaya mengantisipasi pertumbuhan urbanisasi akibat ketimpanganekonomi antara kota dan daerah. Sebanyak 68% penduduk diperkirakan akan tinggal di perkotaan pada 2025.
Sebab itu, negara-negara di dunia termasuk Indonesia, sedang menghadapi tantangan terkait pengelolaan urbanisasi berkelanjutan.
"Urbanisasi berkelanjutan memiliki peran kunci dalam pembangunan permukiman, karena dari segi positif urbanisasi dapat meningkatkan pembangunan ekonomi. Namun, kondisi tersebut memberi tantangan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan permukiman berkelanjutan, disertai infrastruktur yang layak, sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk di perkotaan," ujar Direktur Jenderal Cipta Karya, Andreas Suhono dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/6/2015).
Dia menuturkan, masalah ubanisasi telah dibahas dalam National Urban Forum, meliputi pencapaian serta tantangan pembangunan permukiman perkotaan di Indonesia dalam kerangka Sustainable Urban Development (SDGs). Selain itu, dibahas pula praktik-praktik terbaik pembangunan permukiman perkotaan dari beberapa kota, yaitu Surabaya, Banjarmasin dan Banyuwangi dalam mewujudkan kota layak huni dan berkelanjutan secara inklusif.
"National Urban Forum merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan kepedulian seluruh pihak di bidang pembangunan permukiman dan perkotaan berkelanjutan," terang Andreas.
Adapun beberapa isu terkait masalah urbanisasi yang perlu diaplikasikan adalah pemenuhan perumahan dan sarana dasar di tingkat permukiman yang sesuai dengan karakteristik lingkungan setempat.
Sebab itu, negara-negara di dunia termasuk Indonesia, sedang menghadapi tantangan terkait pengelolaan urbanisasi berkelanjutan.
"Urbanisasi berkelanjutan memiliki peran kunci dalam pembangunan permukiman, karena dari segi positif urbanisasi dapat meningkatkan pembangunan ekonomi. Namun, kondisi tersebut memberi tantangan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan permukiman berkelanjutan, disertai infrastruktur yang layak, sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk di perkotaan," ujar Direktur Jenderal Cipta Karya, Andreas Suhono dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/6/2015).
Dia menuturkan, masalah ubanisasi telah dibahas dalam National Urban Forum, meliputi pencapaian serta tantangan pembangunan permukiman perkotaan di Indonesia dalam kerangka Sustainable Urban Development (SDGs). Selain itu, dibahas pula praktik-praktik terbaik pembangunan permukiman perkotaan dari beberapa kota, yaitu Surabaya, Banjarmasin dan Banyuwangi dalam mewujudkan kota layak huni dan berkelanjutan secara inklusif.
"National Urban Forum merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan kepedulian seluruh pihak di bidang pembangunan permukiman dan perkotaan berkelanjutan," terang Andreas.
Adapun beberapa isu terkait masalah urbanisasi yang perlu diaplikasikan adalah pemenuhan perumahan dan sarana dasar di tingkat permukiman yang sesuai dengan karakteristik lingkungan setempat.
(dmd)
Lihat Juga :
