DPR: Harga Serba Naik, Masyarakat Butuh Kartu Sabar
Senin, 22 Juni 2015 - 15:40 WIB
DPR: Harga Serba Naik, Masyarakat Butuh Kartu Sabar
A
A
A
JAKARTA - Anggota Banggar DPR Andi Arman menilai, masyarakat Indonesia tidak hanya membutuhkan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, namun juga butuh Kartu Indonesia Sabar. Hal ini melihat kondisi perekonomian Indonesia yang terbilang cukup sulit.
Menurut dia, harga BBM dan beberapa komoditi makanan mengalami kenaikan harga. "Coba kita melihat kondisi ekonomi kita sekarang, BBM naik, semua harga mahal, membuat kemiskinan semakin meningkat hingga pengangguran bertambah. Maka Indonesia butuh Kartu Indonesia Sabar. Hanya kesabaran yang sekarang bisa diperbuat masyarakat," katanya di ruang sidang Banggar DPR, Jakarta, Senin (22/6/2015).
Dia mengatakan, saat ini diperlukan suatu terobosan yang cepat untuk menangani pertumbuhan ekonomi sehingga bisa dikendalikan.
"Misalnya dengan perencanaan pembangunan infrastruktur yang menjadi tugas Bappenas. Bappenas harus melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur. Tidak lagi membebankan pembanguan infrastruktur di wilayah Jawa, tapi lakukan pembangunan di wilayah timur," tutur Andi.
Selain itu, Bappenas juga harus berkoordinasi dengan kementerian terkait yang berhubungan dengan segala pembangunan.
"Pusat pembangunan industri hendaknya dibuka untuk wilayah timur, sehingga tumbuh pemerataan pembangunan di Indonesia. Untuk mendukung dan mengantisipasi masalah pembangunan infastruktur hendaknya Bappenas berkoordinasi dengan kementerian dan Pemda setempat, agar semua pembangunan berjalan lancar," pungkasnya.
Menurut dia, harga BBM dan beberapa komoditi makanan mengalami kenaikan harga. "Coba kita melihat kondisi ekonomi kita sekarang, BBM naik, semua harga mahal, membuat kemiskinan semakin meningkat hingga pengangguran bertambah. Maka Indonesia butuh Kartu Indonesia Sabar. Hanya kesabaran yang sekarang bisa diperbuat masyarakat," katanya di ruang sidang Banggar DPR, Jakarta, Senin (22/6/2015).
Dia mengatakan, saat ini diperlukan suatu terobosan yang cepat untuk menangani pertumbuhan ekonomi sehingga bisa dikendalikan.
"Misalnya dengan perencanaan pembangunan infrastruktur yang menjadi tugas Bappenas. Bappenas harus melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur. Tidak lagi membebankan pembanguan infrastruktur di wilayah Jawa, tapi lakukan pembangunan di wilayah timur," tutur Andi.
Selain itu, Bappenas juga harus berkoordinasi dengan kementerian terkait yang berhubungan dengan segala pembangunan.
"Pusat pembangunan industri hendaknya dibuka untuk wilayah timur, sehingga tumbuh pemerataan pembangunan di Indonesia. Untuk mendukung dan mengantisipasi masalah pembangunan infastruktur hendaknya Bappenas berkoordinasi dengan kementerian dan Pemda setempat, agar semua pembangunan berjalan lancar," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
