Pemerintah Teken Pembangunan Empat Bendungan Rp2,1 T
Pemerintah Teken Pembangunan Empat Bendungan Rp2,1 T
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menandatangani kontrak pembangunan empat bendungan baru senilai Rp2,1 triliun.
Keempat bendungan tersebut, adalah Bendungan Karian Lebak, Provinsi Banten (Rp1,07 triliun); Bendungan Passeloreng di Wajo, Sulawesi Selatan (Rp701 miliar); Bendungan Tanju dan Bendungan Mila (Rp357 miliar) di Dompu Nusa Tenggara Barat.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURR), Basuki Hadimuljono mengatakan, proyek tersebut merupakan bagian dari 49 pembangunan bendungan baru yang dirancang untuk kebutuhan jangka panjang.
"Total ada 13 bendungan yang kami targetkan bisa dibangun pada 2015. Nah, delapan bendungan telah resmi pembangunannya. Sisanya, lima bendungan lagi kami targetkan bisa menyusul," kata Menteri Basuki usai menyaksikan penandatanganan kontrak kerja antara pihak satuan kerja di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan pihak kontraktor, di Kantor Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (22/6/2015).
Sebelumnya, empat bendungan yang sudah lebih dulu dibangun adalah Bendungan Raknamo (Kupang, Nusa Tenggara Timur), Bendungan Logung (Kudus, Jawa Tengah), Bendungan Kaureto (Aceh Utara, Nangroe Aceh Darussalam), serta Bendungan Lolak (Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara).
Adapun lima bendungan yang akan menyusul dibangun, di antaranya Bendungan Tapin (Kalimantan Selatan), Bendungan Sindang Heula (Serang, Provinsi Banten), Bendungan Sei Gong (Batam, Kepulauan Riau), Bendungan Bintang Bano (Sumbawa, Nusa Tenggara Barat), serta Bendungan Rotiklod (Belu, Nusa Tenggara Timur).
Basuki menyatakan, pemerintah bertekad merampungkan seluruh proyek bendungan dalam rangka memenuhi ketersediaan air baku nasional. Pemerintah menargetkan bisa membangun 65 bendungan dalam 5 tahun. Bendungan tersebut terdiri atas 16 bendungan lanjutan dan 49 bendungan baru.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Mudjiadi mengatakan, dari kontrak pembangunan empat bendungan senilai Rp2,1 triliun tersebut, tiga di antaranya menggunakan anggaran APBN. Satu bendungan lain merupakan pinjaman dari Korea Selatan dengan nilai mencapai USD100 juta.
"Bendungan hasil loan Korea itu ialah Bendungan Karian di Lebak, Banten. Bendungan ini akan digarap melalui kerja sama operasi Daelim Industrial Co dengan PT Wijaya Karya, serta PT Waskita Karya," terangnya.
Sementara untuk tiga bendungan lain, lanjut Mudjiadi, Bendungan Passeloreng digarap joint operation PT Wijaya Karsa dengan PT Bumi Karsa. Adapun, Bendungan Tanju dan Mila di Dompu digarap joint operation PT Nindya Karya dengan PT Hutama Karya.
Rencananya Bendungan Karian ditargetkan selesai pada 2019, sedangkan Bendungan Passeloreng, Tanju, serta Bendungan Mila ditargetkan selesai lebih cepat pada 2018. "Secara umum lahan semua sudah beres. Tinggal pembangunan di mana kontraknya baru kita tandantangani," pungkas Mudjiadi.
Baca juga:
Ini Syarat agar Bendungan Bisa Jadi PLTA
WIKA Garap Proyek Bendungan Keureto Aceh Rp1,7 T
Keempat bendungan tersebut, adalah Bendungan Karian Lebak, Provinsi Banten (Rp1,07 triliun); Bendungan Passeloreng di Wajo, Sulawesi Selatan (Rp701 miliar); Bendungan Tanju dan Bendungan Mila (Rp357 miliar) di Dompu Nusa Tenggara Barat.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURR), Basuki Hadimuljono mengatakan, proyek tersebut merupakan bagian dari 49 pembangunan bendungan baru yang dirancang untuk kebutuhan jangka panjang.
"Total ada 13 bendungan yang kami targetkan bisa dibangun pada 2015. Nah, delapan bendungan telah resmi pembangunannya. Sisanya, lima bendungan lagi kami targetkan bisa menyusul," kata Menteri Basuki usai menyaksikan penandatanganan kontrak kerja antara pihak satuan kerja di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan pihak kontraktor, di Kantor Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (22/6/2015).
Sebelumnya, empat bendungan yang sudah lebih dulu dibangun adalah Bendungan Raknamo (Kupang, Nusa Tenggara Timur), Bendungan Logung (Kudus, Jawa Tengah), Bendungan Kaureto (Aceh Utara, Nangroe Aceh Darussalam), serta Bendungan Lolak (Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara).
Adapun lima bendungan yang akan menyusul dibangun, di antaranya Bendungan Tapin (Kalimantan Selatan), Bendungan Sindang Heula (Serang, Provinsi Banten), Bendungan Sei Gong (Batam, Kepulauan Riau), Bendungan Bintang Bano (Sumbawa, Nusa Tenggara Barat), serta Bendungan Rotiklod (Belu, Nusa Tenggara Timur).
Basuki menyatakan, pemerintah bertekad merampungkan seluruh proyek bendungan dalam rangka memenuhi ketersediaan air baku nasional. Pemerintah menargetkan bisa membangun 65 bendungan dalam 5 tahun. Bendungan tersebut terdiri atas 16 bendungan lanjutan dan 49 bendungan baru.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Mudjiadi mengatakan, dari kontrak pembangunan empat bendungan senilai Rp2,1 triliun tersebut, tiga di antaranya menggunakan anggaran APBN. Satu bendungan lain merupakan pinjaman dari Korea Selatan dengan nilai mencapai USD100 juta.
"Bendungan hasil loan Korea itu ialah Bendungan Karian di Lebak, Banten. Bendungan ini akan digarap melalui kerja sama operasi Daelim Industrial Co dengan PT Wijaya Karya, serta PT Waskita Karya," terangnya.
Sementara untuk tiga bendungan lain, lanjut Mudjiadi, Bendungan Passeloreng digarap joint operation PT Wijaya Karsa dengan PT Bumi Karsa. Adapun, Bendungan Tanju dan Mila di Dompu digarap joint operation PT Nindya Karya dengan PT Hutama Karya.
Rencananya Bendungan Karian ditargetkan selesai pada 2019, sedangkan Bendungan Passeloreng, Tanju, serta Bendungan Mila ditargetkan selesai lebih cepat pada 2018. "Secara umum lahan semua sudah beres. Tinggal pembangunan di mana kontraknya baru kita tandantangani," pungkas Mudjiadi.
Baca juga:
Ini Syarat agar Bendungan Bisa Jadi PLTA
WIKA Garap Proyek Bendungan Keureto Aceh Rp1,7 T
(dmd)
Explore More