Food Estate di Kalteng, Menteri Basuki Utamakan Pembangunan Irigasi
loading...
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, kuncinya ada pada ketersediaan air untuk irigasi, baru diikuti dengan teknologi pertaniannya. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menyatakan, kunci dari program pengembangan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) adalah penyediaan air untuk irigasi areal sawah. Terutama pada lahan potensial seluas 165.000 hektare (ha) yang merupakan kawasan aluvial, bukan gambut, pada lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, kuncinya ada pada ketersediaan air untuk irigasi, baru diikuti dengan teknologi pertaniannya. Untuk itu Kementerian PUPR fokus pada lahan yang sudah ada jaringan irigasinya.
"Kita lihat jaringan irigasinya sudah intensif di masing-masing blok sawah, namun ada yang tidak terpelihara sehingga itu yang akan diperbaiki dan perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali dan tidak akan menyentuh lahan gambut dan hutan," kata Menteri Basuki di Jakarta, Jumat (10/7/2020).
( )
Kata dia, dari 165.000 hektare lahan potensial tersebut seluas 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya.
"Sementara 79.500 hektare sisanya sudah berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali. Khusus untuk peningkatan irigasi, diperkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp 2.9 triliun untuk tahun 2021 dan 2022," imbuhnya.
( )
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai tahapan awal Pemerintah akan mulai memperbaiki jaringan irigasi pada lahan potensial seluas 165.000 hektare (ha) yang merupakan kawasan aluvial, bukan gambut, pada lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG).
"Lumbung pangan sudah mulai dikerjakan, dua minggu ini terutama untuk urusan irigasinya dulu dan tahun ini insyaAllah akan kita mulai kurang lebih 30.000 hektar terlebih dahulu," tandasnya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, kuncinya ada pada ketersediaan air untuk irigasi, baru diikuti dengan teknologi pertaniannya. Untuk itu Kementerian PUPR fokus pada lahan yang sudah ada jaringan irigasinya.
"Kita lihat jaringan irigasinya sudah intensif di masing-masing blok sawah, namun ada yang tidak terpelihara sehingga itu yang akan diperbaiki dan perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali dan tidak akan menyentuh lahan gambut dan hutan," kata Menteri Basuki di Jakarta, Jumat (10/7/2020).
( )
Kata dia, dari 165.000 hektare lahan potensial tersebut seluas 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya.
"Sementara 79.500 hektare sisanya sudah berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali. Khusus untuk peningkatan irigasi, diperkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp 2.9 triliun untuk tahun 2021 dan 2022," imbuhnya.
( )
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai tahapan awal Pemerintah akan mulai memperbaiki jaringan irigasi pada lahan potensial seluas 165.000 hektare (ha) yang merupakan kawasan aluvial, bukan gambut, pada lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG).
"Lumbung pangan sudah mulai dikerjakan, dua minggu ini terutama untuk urusan irigasinya dulu dan tahun ini insyaAllah akan kita mulai kurang lebih 30.000 hektar terlebih dahulu," tandasnya.
(akr)
Explore More