Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Pemprov Kaltim Ngotot Minta Jatah 19% di Blok Mahakam
Pemprov Kaltim Ngotot Minta Jatah 19% di Blok Mahakam
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tetap keukeuh meminta jatah pengelolaan atau Participating Interest (PI) dalam Blok Mahakam, Kalimantan Timur sebanyak 19%.
Hal tersebut dikatakan Menteri ESDM Sudirman Said usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak guna menindaklanjuti keputusan pemerintah terkait pembagian interest dalam pengelolaan Blok Mahakam.
Pertemuan yang dilakukan hingga dini hari tadi dihadiri DPRD Kalimantan Timur, Direktur Jenderal Migas IGN Wiratmaja Puja, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Sekjen APMD Adang Bahtiar dan Dirut Perusda Kalimantan Timur Pratama Hadzarin Adha.
Sudirman mencatat, setidaknya terdapat 10 permintaan yang diajukan Pemprov Kaltim dan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pertemuan tersebut. (Baca: Pertamina Dapat 70% Saham Blok Mahakam).
"Mulai jam 23.30 selama dua jam kita melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Timur. Dalam pertemuan Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan 10 harapan terkait pengelolaan blok migas di Kalimantan Timur," ujarnya seperti dalam rilis yang diterima Sindonews di Jakarta, Jumat (26/6/2015).
Selain meminta hak kelola yang lebih besar, Pemprov Kaltim dan Kabupaten Kutai Kartanegara juga meminta untuk diberi keleluasaan menentukan mitra paling menguntungkan bagi daerah antara swasta dan Pertamina.
Pertamina dan pemerintah diminta wajib memprogramkan dan membangun jaringan pipanisasi gas dan pasokan gas kedaerah-daerah di wilayah Provinsi Kaltim, khususnya di sentra-sentra industri termasuk pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota Kalimantan Timur.
Pemerintah telah mengeluarkan Permen ESDM No 15 tahun 2015 tentang pengelolaan wilayah kerja migas yang akan berakhir kontrak kerja samanya untuk memberikan kepastian kepada pihak-pihak terkait. "Negara kita sedang membangun, perlu investor. Gesture kita harus baik kepada dunia investasi, kalau tidak, nanti terjadi nasionalisme masif. Ini tidak baik," ujar Sudirman.
"Berapapun nantinya yang akan disepakati, seluruhnya harus jatuh ke pemerintah daerah. Prinsip pembahasan adalah dialog," pungkasnya.
Baca:
Pertamina Siap Kelola Blok Mahakam Tanpa Total
Pertamina Janji Akan Menjaga Blok Mahakam
Presiden Jokowi Diminta Koreksi Keputusan Blok Mahakam
Hal tersebut dikatakan Menteri ESDM Sudirman Said usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak guna menindaklanjuti keputusan pemerintah terkait pembagian interest dalam pengelolaan Blok Mahakam.
Pertemuan yang dilakukan hingga dini hari tadi dihadiri DPRD Kalimantan Timur, Direktur Jenderal Migas IGN Wiratmaja Puja, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Sekjen APMD Adang Bahtiar dan Dirut Perusda Kalimantan Timur Pratama Hadzarin Adha.
Sudirman mencatat, setidaknya terdapat 10 permintaan yang diajukan Pemprov Kaltim dan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pertemuan tersebut. (Baca: Pertamina Dapat 70% Saham Blok Mahakam).
"Mulai jam 23.30 selama dua jam kita melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Timur. Dalam pertemuan Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan 10 harapan terkait pengelolaan blok migas di Kalimantan Timur," ujarnya seperti dalam rilis yang diterima Sindonews di Jakarta, Jumat (26/6/2015).
Selain meminta hak kelola yang lebih besar, Pemprov Kaltim dan Kabupaten Kutai Kartanegara juga meminta untuk diberi keleluasaan menentukan mitra paling menguntungkan bagi daerah antara swasta dan Pertamina.
Pertamina dan pemerintah diminta wajib memprogramkan dan membangun jaringan pipanisasi gas dan pasokan gas kedaerah-daerah di wilayah Provinsi Kaltim, khususnya di sentra-sentra industri termasuk pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota Kalimantan Timur.
Pemerintah telah mengeluarkan Permen ESDM No 15 tahun 2015 tentang pengelolaan wilayah kerja migas yang akan berakhir kontrak kerja samanya untuk memberikan kepastian kepada pihak-pihak terkait. "Negara kita sedang membangun, perlu investor. Gesture kita harus baik kepada dunia investasi, kalau tidak, nanti terjadi nasionalisme masif. Ini tidak baik," ujar Sudirman.
"Berapapun nantinya yang akan disepakati, seluruhnya harus jatuh ke pemerintah daerah. Prinsip pembahasan adalah dialog," pungkasnya.
Baca:
Pertamina Siap Kelola Blok Mahakam Tanpa Total
Pertamina Janji Akan Menjaga Blok Mahakam
Presiden Jokowi Diminta Koreksi Keputusan Blok Mahakam
(izz)
Explore More