Ini Klarifikasi Rini soal Utang Jumbo ke China
Selasa, 30 Juni 2015 - 13:20 WIB
Ini Klarifikasi Rini soal Utang Jumbo ke China
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno akhirnya mengklarifikasi terkait pinjaman sebesar Rp520 triliun ke China, yang diduga sebagai piutang lancar BUMN yang digadaikan ke asing.
Dia menjelaskan, saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke China pada Februari 2015 bersama beberapa menteri kabinet kerja, dalam kesempatan tersebut juga diadakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian BUMN dengan National Development Reformation Commission (NDRC) milik Negeri Tirai Bambu tersebut.
"Perlu kami jelaskan, waktu itu Presiden (Jokowi) bersama tim menteri mengunjungi China pada Februari, dan saat itu diadakannya penandatanganan MoU antara Kementerian BUMN dengan NDRC. Itu semacam Bappenas China, tapi juga membawahi BUMN China," terangnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/6/2015).
Menurutnya, dalam MoU tersebut menekankan bahwa jika pemerintah melakukan kerja sama dengan China, maka NDRC akan merekomendasikan perusahaan terbaik dari China, begitupun sebaliknya Kementerian BUMN juga akan melakukan hal sama kepada China.
Selanjutnya, Kementerian BUMN juga melakukan penandatanganan MoU dengan China Development Bank (CDB) untuk menyediakan dana sebesar USD20 miliar dalam rangka membiayai proyek yang akan dikerjakan BUMN Indonesia dan China.
"Jadi kalau ada proyek join venture, CDB menyediakan dana sampai USD20 miliar. CDB juga menandatangani MoU dengan PLN sebesar USD10 miliar untuk proyek pembangkit listrik, bila ada investor China yang akan membangun powerplant di Indonesia," jelas dia.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut Kementerian BUMN juga menandatangani perjanjian dengan ICBC untuk menyediakan dana USD20 miliar untuk proyek infrastruktur yang akan dikerjakan BUMN Indonesia.
"Tanpa ada join venture dengan China ataupun yang ada join venture. Itu hanya bisa terealisasi kalau memang ada proyek, dan sudah dilakukan analisa mendetail," jelasnya.
Untuk kerja sama ini, sambung mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag), PT PLN baru saja menandatangani proyek pembangunan pembangkit listrik yang ke enam di Cilacap dengan kerja sama China. Selain itu PT Antam (Persero) juga berencana menggandeng China untuk proyek bauksit di Kalimantan.
Rini menambahkan, perbankan pelat merah di antaranya Bank Mandiri, BRI, dan BNI juga telah melakukan perbincangan dengan CDB untuk mendapatkan fasilitas dana USD1 miliar per bank dalam rangka mendukung aktivitas perbankan.
"Itu masih dalam pembicaraan, belum ada penandatanganan. Untuk mendukung aktivitas mereka yang memang banyak dengan China. Seperti Bank Mandiri yang sudah punya cabang di Shanghai," tandasnya.
DPR Akan Minta Klarifikasi Menteri Rini soal Utang ke China
Dia menjelaskan, saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke China pada Februari 2015 bersama beberapa menteri kabinet kerja, dalam kesempatan tersebut juga diadakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian BUMN dengan National Development Reformation Commission (NDRC) milik Negeri Tirai Bambu tersebut.
"Perlu kami jelaskan, waktu itu Presiden (Jokowi) bersama tim menteri mengunjungi China pada Februari, dan saat itu diadakannya penandatanganan MoU antara Kementerian BUMN dengan NDRC. Itu semacam Bappenas China, tapi juga membawahi BUMN China," terangnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/6/2015).
Menurutnya, dalam MoU tersebut menekankan bahwa jika pemerintah melakukan kerja sama dengan China, maka NDRC akan merekomendasikan perusahaan terbaik dari China, begitupun sebaliknya Kementerian BUMN juga akan melakukan hal sama kepada China.
Selanjutnya, Kementerian BUMN juga melakukan penandatanganan MoU dengan China Development Bank (CDB) untuk menyediakan dana sebesar USD20 miliar dalam rangka membiayai proyek yang akan dikerjakan BUMN Indonesia dan China.
"Jadi kalau ada proyek join venture, CDB menyediakan dana sampai USD20 miliar. CDB juga menandatangani MoU dengan PLN sebesar USD10 miliar untuk proyek pembangkit listrik, bila ada investor China yang akan membangun powerplant di Indonesia," jelas dia.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut Kementerian BUMN juga menandatangani perjanjian dengan ICBC untuk menyediakan dana USD20 miliar untuk proyek infrastruktur yang akan dikerjakan BUMN Indonesia.
"Tanpa ada join venture dengan China ataupun yang ada join venture. Itu hanya bisa terealisasi kalau memang ada proyek, dan sudah dilakukan analisa mendetail," jelasnya.
Untuk kerja sama ini, sambung mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag), PT PLN baru saja menandatangani proyek pembangunan pembangkit listrik yang ke enam di Cilacap dengan kerja sama China. Selain itu PT Antam (Persero) juga berencana menggandeng China untuk proyek bauksit di Kalimantan.
Rini menambahkan, perbankan pelat merah di antaranya Bank Mandiri, BRI, dan BNI juga telah melakukan perbincangan dengan CDB untuk mendapatkan fasilitas dana USD1 miliar per bank dalam rangka mendukung aktivitas perbankan.
"Itu masih dalam pembicaraan, belum ada penandatanganan. Untuk mendukung aktivitas mereka yang memang banyak dengan China. Seperti Bank Mandiri yang sudah punya cabang di Shanghai," tandasnya.
DPR Akan Minta Klarifikasi Menteri Rini soal Utang ke China
(izz)
Lihat Juga :
