Harus Ada Ketegasan Waktu Bongkar Muat di Pelabuhan

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan harus ada ketegasan dalam proses bongkar muat atau dwelling time di pelabuhan. Khususnya berapa waktu bongkar muat yang dibutuhkan sehingga tidak menumpuk.

"Harus ada ketegasan. Sekarang toleransi 1-3 hari, diberikan gratis," ujar Direktur Lalu lintas Angkutan Laut Kemenhub, Wahyu Hidayat dalam Talkshow Sindo Trijaya di Jakarta, Sabtu (1/8/2015).

Dia melanjutkan, jika hal ini sudah berhasil maka target 4,7 hari dari Presiden Joko Widodo bisa tercapai. Selanjutnya, otoritas pelabuhan juga diperkuat, jangan sampai ada bentrok. (Baca: Kemenhub Harusnya Jadi Koordinator Bongkar Muat Pelabuhan)

"Bea cukai punya undang-undang, karantina juga punya, ini jadi persoalan. Lalu, ada solusi pada jalur tengah, periksa di pelabuhan," jelas Wahyu.

Kemudian, kata dia, pihaknya melakukan koordinasi terkait sanksi jika tidak ada ketegasan dalam mengelola pelabuhan. Sementara sumber daya manusia (SDM) dinyatakan sudah siap.

"Ini yang paling penting, kalau SDM tidak siap, maaf, saya sudah 10 kali sekolah ke luar negeri. Sudah bekerja lebih dari 30 tahun di pelabuhan," pungkasnya.

Baca juga:

Ini Tiga Strategi Penting Tekan Dwelling Time

Pengusaha Bongkar Muat Sebut Pelindo Bertanggung Jawab

Mendag Angkat Bicara soal Kasus Dwelling Time