HUT RI Ke-70, Pemerintah Diminta Gratiskan Tol dan KA
Rabu, 05 Agustus 2015 - 21:45 WIB
HUT RI Ke-70, Pemerintah Diminta Gratiskan Tol dan KA
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah selaku otoritas pemangku kepentingan transportasi publik diminta untuk menggratiskan tarif transportasi jalan tol maupun kereta api (KA) pada Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-70, pada 17 Agustus 2015.
Anggota Komisi V DPR, Nusyirwan mengatakan, tarif gratis tersebut sebagai wujud keberhasilan pemerintah membangun infrastruktur transportasi nasional.
“Saya kira perlu digratiskan. Sebab, banyak hal telah dicapai dalam pembangunan infrastruktur sektor transportasi,” ujarnya di Jakarta, Rabu (5/8/2015).
Nusyirwan menilai, ada banyak hal telah dicapai pemerintah baik dari sisi regulasi maupun pembangunan secara fisik. Menurutnya, masyarakat menyambut baik kebijakan pemerintah ketika memberikan diskon tarif tol selama masa mudik.
“Saya kira ini juga bisa dilakukan ketika hari kemerdekaan. Respon masyarakat sangat antusias. Apalagi, ini cuma sehari,” ucapnya.
Nusyirwan menambahkan dalam regulasinya secara teknis untuk penggratisan tarif tol berada di tangan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian PUPR. Kebijakan tarif ini, lanjut dia, juga sudah diatur dalam PP No 15/2005 tentang jalan tol ataupun UU No 38/2004 tentang jalan.
Secara terpisah, sejumlah kalangan mendukung langkah tarif gratis pada sejumlah angkutan transportasi maupun fasilitas jalan tol di Indonesia.
Pengamat transportasi Darmaningtyas mengatakan, tarif gratis diharapkan tak hanya untuk fasilitas jalan tol maupun transportasi kereta api, namun bisa diikuti dengan transportasi umum lain, seperti busway, Kapal Pelni serta sarana transportasi lain di bawah kendali pemerintah.
“Saya rasa perlu, sehingga diharapkan semua lapisan masyarakat bisa menikmati transportasi massal secara gratis. Bahkan kalau perlu, tarif pesawat diberikan diskon, seperti yang terjadi pada musim mudik kemarin,” pungkasnya.
Anggota Komisi V DPR, Nusyirwan mengatakan, tarif gratis tersebut sebagai wujud keberhasilan pemerintah membangun infrastruktur transportasi nasional.
“Saya kira perlu digratiskan. Sebab, banyak hal telah dicapai dalam pembangunan infrastruktur sektor transportasi,” ujarnya di Jakarta, Rabu (5/8/2015).
Nusyirwan menilai, ada banyak hal telah dicapai pemerintah baik dari sisi regulasi maupun pembangunan secara fisik. Menurutnya, masyarakat menyambut baik kebijakan pemerintah ketika memberikan diskon tarif tol selama masa mudik.
“Saya kira ini juga bisa dilakukan ketika hari kemerdekaan. Respon masyarakat sangat antusias. Apalagi, ini cuma sehari,” ucapnya.
Nusyirwan menambahkan dalam regulasinya secara teknis untuk penggratisan tarif tol berada di tangan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian PUPR. Kebijakan tarif ini, lanjut dia, juga sudah diatur dalam PP No 15/2005 tentang jalan tol ataupun UU No 38/2004 tentang jalan.
Secara terpisah, sejumlah kalangan mendukung langkah tarif gratis pada sejumlah angkutan transportasi maupun fasilitas jalan tol di Indonesia.
Pengamat transportasi Darmaningtyas mengatakan, tarif gratis diharapkan tak hanya untuk fasilitas jalan tol maupun transportasi kereta api, namun bisa diikuti dengan transportasi umum lain, seperti busway, Kapal Pelni serta sarana transportasi lain di bawah kendali pemerintah.
“Saya rasa perlu, sehingga diharapkan semua lapisan masyarakat bisa menikmati transportasi massal secara gratis. Bahkan kalau perlu, tarif pesawat diberikan diskon, seperti yang terjadi pada musim mudik kemarin,” pungkasnya.
(dmd)
