Menjawab Tantangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

KINERJA perekonomian nasional pada kuartal I dan II 2015 kurang menggembirakan. Sejumlah indikator, seperti laju pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD), serta ekspor-impor seolah memberi sinyal lampu kuning bagi perekonomian nasional.

Bagaimana pemerintah menyikapi perkembangan tersebut? Seperti apa pula program-program pemerintah terkait percepatan pembangunan infrastruktur? Berikut wawancara Koran SINDO dengan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) di kediaman dinasnya, Sabtu (15/8) malam.

Pertumbuhan ekonomi melambat pada kuartal I dan II 2015. Bagaimana pemerintah melihat kondisi ini?

Ya, tentu pertama pemerintah merasa apa yang dicapai saat ini di bawah target. Tapi kita sadari juga bahwa situasi sekarang memang tidak mudah. Boleh dibilang masalah utamanya bukan di kita. Masalah utamanya kan ekonomi dunia ini melemah, yang tentu artinya mengurangi impor mereka, sehingga ekspor kita menurun. Menurun jumlahnya dan yang lebih berbahaya lagi menurun harganya. Akibatnya pendapatan masyarakat, pendapatan negara, pajak dan sebagainya jauh menurun. Ini membuat daya beli masyarakat di banyak tempat menurun. Orang membeli motor, membeli kebutuhan lainnya, atau membeli makanan, menurun. Itu yang dimaksud efek spiral, sehingga terjadilah kondisi itu.

Bagaimana dengan faktor internal?

Kalau semester I ini karena masalah-masalah birokrasi yang tidak tuntas. Kemudian faktor internal lainnya itu adalah ketakutan para pejabat untuk mengisi anggaran, melaksanakan proyek. Takut mengambil kebijakan, takut dikriminalkan, dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, polisi dan lainnya. Ini kita benahi sekarang supaya ada keberanian. Kalau Anda lihat dan baca di koran, di daerah ada (dana) Rp270 triliun yang tidak keluar. Coba bayangkan. Nah, itu faktor yang membuat terjadinya kelambatan-kelambatan. Karena itu faktor-faktornya mungkin ditinjau lagi.

Seperti apa langkah pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, khususnya terkait faktor internal?

Tentu mempercepat penyerapan anggaran. Kita itu dana ada, malah sudah di daerah, sudah di bank, tapi pelaksanaannya telat. Salah satu langkah atau cara mengatasinya, yaitu dengan membuat perencanaan lebih dulu. Kita bisa memulai memasukkan anggaran di April, Mei, Juni, sehingga bisa segera melakukan tender di bulan Oktober, September, November. Sementara untuk yang sudah berjalan harus didorong terus karena kan kita lihat saat ini anggaran ada, tapi masih mengendap. Kita dorong kepada aparat penegak hukum agar kebijakan itu tidak dipidanakan karena semua instruksi pelaksanaan ada di undang-undang dan administrasi pemerintahan.

Untuk mempercepat penyerapan anggaran di daerah, mungkinkah diterapkan mekanisme reward and punishment?

Yang pemerintah daerahnya lambat, itu sebenarnya yang sudah menghukum rakyatnya. Rakyat kan ingin jalan dibangun, dan kalau tidak dibangun, rakyat tentu marah. Sedangkan dari sisi kita (pemerintah pusat), pemda itu bisa dikurangi anggarannya tahun depan karena dianggap tidak mampu mengelola anggaran mewujudkan pembangunan di wilayahnya. Tapi tentu saja ada formulanya. Kita juga tahu ada faktor pemerintahnya (pemda) merasa ketakutan (menggunakan anggaran).

Selain itu, untuk mempercepat pembangunan, pemerintah juga akan memotong sejumlah birokrasi yang dinilai memperlambat. Seperti misalnya peraturan menteri atau peraturan apapun yang menghambat, yang memperpanjang aturan birokrasi. Ini sekarang masih dalam pembahasan. Kita bahas bersama.