Keluarkan Paket Kebijakan, Pemerintah Tak Ajak Pelaku Usaha
Minggu, 30 Agustus 2015 - 15:21 WIB
Keluarkan Paket Kebijakan, Pemerintah Tak Ajak Pelaku Usaha
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku tidak pernah diajak diskusi soal rencana pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk mengatasi pelemahan perekonomian dan ambruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD).
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, sebelum berencana mengeluarkan paket kebijakan, pemerintah sebaiknya mengajak rembuk para pelaku usaha. Hal ini guna mencegah kebijakan yang kontraproduktif.
"Kita menginginkannya mereka (pemerintah) ngomong sama kita (soal paket kebijakan). Karena yang kita khawatirkan paket kebijakan itu nanti malah kontraproduktif," katanya saat dihubungi Sindonews di Jakarta.
Hariyadi mengaku heran dengan sikap pemerintah yang kerap tak mengajak diskusi pelaku usaha sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan yang justru menyangkut keberlangsungan usaha. Terlepas nantinya akan ada beda pendapat antara pemerintah dan pelaku usaha, namun sudah sedianya diskusi tersebut dilakukan sebelum paket kebijakan ditelorkan.
"Republik ini kan punya bareng-bareng. Bukan punya pemerintah saja. Terlepas dari mungkin kita punya pendapat lain, sekarang kita enggak tahu mereka mau ngapain," ujarnya.
Menurut Hariyadi, diskusi tersebut dimaksudkan agar kontroversi yang terjadi pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dikeluarkan beberapa waktu lalu tidak terulang.
"Kayak Perpres 71 tahun 2015 yang soal barang kebutuhan pokok ini juga enggak tahu keluarnya jadi kontroversi. Jadi, menurut saya ini rada aneh, republik ini kayak punya mereka sendiri. Kita enggak ngerti," tandasnya.
Baca juga:
Menunggu Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi
Indef: Tidak Ada Dewa Penyelamat seperti Krisis 1998
Bos IMF Tidak Bisa Intervensi Indonesia
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, sebelum berencana mengeluarkan paket kebijakan, pemerintah sebaiknya mengajak rembuk para pelaku usaha. Hal ini guna mencegah kebijakan yang kontraproduktif.
"Kita menginginkannya mereka (pemerintah) ngomong sama kita (soal paket kebijakan). Karena yang kita khawatirkan paket kebijakan itu nanti malah kontraproduktif," katanya saat dihubungi Sindonews di Jakarta.
Hariyadi mengaku heran dengan sikap pemerintah yang kerap tak mengajak diskusi pelaku usaha sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan yang justru menyangkut keberlangsungan usaha. Terlepas nantinya akan ada beda pendapat antara pemerintah dan pelaku usaha, namun sudah sedianya diskusi tersebut dilakukan sebelum paket kebijakan ditelorkan.
"Republik ini kan punya bareng-bareng. Bukan punya pemerintah saja. Terlepas dari mungkin kita punya pendapat lain, sekarang kita enggak tahu mereka mau ngapain," ujarnya.
Menurut Hariyadi, diskusi tersebut dimaksudkan agar kontroversi yang terjadi pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dikeluarkan beberapa waktu lalu tidak terulang.
"Kayak Perpres 71 tahun 2015 yang soal barang kebutuhan pokok ini juga enggak tahu keluarnya jadi kontroversi. Jadi, menurut saya ini rada aneh, republik ini kayak punya mereka sendiri. Kita enggak ngerti," tandasnya.
Baca juga:
Menunggu Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi
Indef: Tidak Ada Dewa Penyelamat seperti Krisis 1998
Bos IMF Tidak Bisa Intervensi Indonesia
(dmd)
Lihat Juga :
