Apindo: Zaman SBY Pengusaha Selalu Diajak Bicara
Minggu, 30 Agustus 2015 - 18:30 WIB
Apindo: Zaman SBY Pengusaha Selalu Diajak Bicara
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyayangkan sikap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang kerap tidak berdiskusi dengan kalangan dunia usaha saat akan mengeluarkan kebijakan ekonomi.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, kondisi ini berbeda saat periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu, pengusaha selalu diajak bicara saat pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan iklim dunia usaha.
"Beda kayak waktu zaman Pak SBY. Dulu kita diajak ngomong kalau mau mengeluarkan kebijakan. Jadi penanganan krisisnya lebih enak," ujarnya saat dihubungi Sindonews.
Menurut Hariyadi, setiap kebijakan pemerintah yang menyangkut dunia usaha sedianya harus dirundingkan terlebih dahulu sebelum dikeluarkan. Kebijakan tersebut bukanlah sesuatu yang harus dirahasiakan, karena yang merasakan dampaknya nanti adalah dunia usaha.
"Kalau kebijakan biasanya diajak ngomong. Kita mau bikin begini begini. Ini kan bukan suatu yang dirahasiakan. Kecuali zamannya pak Harto mau naikkan BBM itu diam-diam karena takut ada yang nimbun itu enggak apa-apa. Jadi situasinya beda," tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat akan mengeluarkan satu paket kebijakan besar yang dilakukan dalam rangka meredam gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang terjadi belakangan ini.
Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, sebagian besar paket kebijakan tersebut rencananya akan dikeluarkan pekan depan.
"Yang bisa saya jelaskan adalah Bapak Presiden meminta dan sudah merinci satu paket kebijakan besar yang sudah harus selesai, mungkin tidak harus semua tetapi paling tidak sebagian besarnya itu sudah keluar pada minggu depan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/8/2015).
Sayang, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini masih enggan menjelaskan lebih rinci terkait paket kebijakan tersebut. Dia hanya menyebutkan menyangkut sektor riil, keuangan, deregulasi, serta kebijakan tax holiday.
Baca juga:
Menunggu Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi
Indef: Tidak Ada Dewa Penyelamat seperti Krisis 1998
HT: Kebijakan Penghambat Investasi Harus Direvisi
Bos IMF Tidak Bisa Intervensi Indonesia
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, kondisi ini berbeda saat periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu, pengusaha selalu diajak bicara saat pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan iklim dunia usaha.
"Beda kayak waktu zaman Pak SBY. Dulu kita diajak ngomong kalau mau mengeluarkan kebijakan. Jadi penanganan krisisnya lebih enak," ujarnya saat dihubungi Sindonews.
Menurut Hariyadi, setiap kebijakan pemerintah yang menyangkut dunia usaha sedianya harus dirundingkan terlebih dahulu sebelum dikeluarkan. Kebijakan tersebut bukanlah sesuatu yang harus dirahasiakan, karena yang merasakan dampaknya nanti adalah dunia usaha.
"Kalau kebijakan biasanya diajak ngomong. Kita mau bikin begini begini. Ini kan bukan suatu yang dirahasiakan. Kecuali zamannya pak Harto mau naikkan BBM itu diam-diam karena takut ada yang nimbun itu enggak apa-apa. Jadi situasinya beda," tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat akan mengeluarkan satu paket kebijakan besar yang dilakukan dalam rangka meredam gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang terjadi belakangan ini.
Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, sebagian besar paket kebijakan tersebut rencananya akan dikeluarkan pekan depan.
"Yang bisa saya jelaskan adalah Bapak Presiden meminta dan sudah merinci satu paket kebijakan besar yang sudah harus selesai, mungkin tidak harus semua tetapi paling tidak sebagian besarnya itu sudah keluar pada minggu depan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/8/2015).
Sayang, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini masih enggan menjelaskan lebih rinci terkait paket kebijakan tersebut. Dia hanya menyebutkan menyangkut sektor riil, keuangan, deregulasi, serta kebijakan tax holiday.
Baca juga:
Menunggu Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi
Indef: Tidak Ada Dewa Penyelamat seperti Krisis 1998
HT: Kebijakan Penghambat Investasi Harus Direvisi
Bos IMF Tidak Bisa Intervensi Indonesia
(dmd)
Lihat Juga :
