Pengusaha Minta Kebijakan Pemberangusan Truk Obesitas Diundur

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) mengusulkan agar kebijakan penerapan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (over dimension overload atau ODOL ) diundur pemberlakuannya pada 2025. Rencana awal akan diterapkan tahun 2023.



Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, penerapan zero ODOL di tahun 2023 akan sangat berat diterapkan bagi sejumlah pengusaha, khususnya di masa pandemi saat banyak sektor masih terdampak.

“Kita pada dasarnya bukan menolak, kita mendukung ya dengan kebijakan ODOL untuk menertibkan truk bermuatan besar. Namun kan sekarang masih di situasi pandemi dan dari apa yang kami dengar dari pelaku transportasi dan juga dari pengguna jasa truknya, mereka sangat dirugikan,” kata Hariyadi saat dihubungi MNC Portal, Rabu (23/2/2022).

Apindo menyatakan kondisi dan biaya logistik akan sangat naik, dan meminta waktu untuk kebijakan zero ODOL ini diundur paling tidak dua tahun pada 2025.



“Ya kita dari pengusaha meminta waktu, kami usul kebijakan zero ODOL ini diundur paling tidak dua tahun atau di Tahun 2025, sampai pandemi ini selesai dan mereda, ” tambahnya.

Tak hanya itu, Apindo juga meminta pemerintah untuk mengusulkan skema bantuan dan insentif untuk pemberian subsidi. Tujuannya meringankan pelaku usaha.

“Agar supaya harga tarif terjangkau, sehingga pelaku usaha ini juga tidak terlalu dibebankan. Kami usulkan dana insentif ini diusahakan atau diambil dari alokasi biaya perbaikan jalan. Untuk insentif sendiri tujuannya adalah untuk mengurangi kecelakaan dan mengurangi biaya perawatan jalan,” tambahnya.



Ke depan, setelah adanya insentif diharapkan dapat dilakukan konversi untuk beban tertentu sehingga bisa dibuat lebih aman, karena ada alokasi dana cukup besar yang harus dikeluarkan pengusaha untuk peremajaan truk dan investasi truk baru.