Tunggu Debat Cawapres, Pengusaha Penasaran Bentuk Implementasi Kebijakan Ekonomi Paslon

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ), Shinta Widjaja Kamdani menilai topik debat Calon Wakil Presiden ( Cawapres ) 2024 soal ekonomi yang akan diselenggarakan besok cukup mewakili kondisi outlook tantangan perekonomian ke depan.



Shinta mengatakan, para pengusaha cenderung mau mendengarkan bentuk implementasi kebijakan yang disusun oleh pasangan calon yang akan beradu argumentasi besok malam.

"Jadi ini yang kami mau mendengar lebih banyak dari perdebatan besok itu mengenai implementasinya seperti apa, apakah ini tidak hanya dari segi isinya, tapi bagaimana ini bisa menjadi kenyataan," ujar Shinta dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (21/12/2023).



Secara umum, Shinta menilai jika melihat visi dan misi masing-masing pasangan calon sudah cukup baik dan punya cita-cita yang bagus untuk perekonomian nasional. Namun menurutnya, yang harus bisa lebih banyak disampaikan oleh cawapres dalam debat besok adalah bagaimana bentuk implementasi dari visi dan misi yang telah disusun.

"Pasti semuanya bagus, tapi kami lebih menyoroti bahwa implementasinya nanti ini memungkinkan atau tidak, apakah para calon ini tahu apa yang terjadi di lapangan? makanya kami merasa penting untuk ada konsisten komunikasi dengan para calon dari ekonominya, supaya mereka benar-benar tahu apa yang terjadi di lapangan," lanjutnya.

Apindo menilai Pemilu memang menjadi daya dongkrak konsumsi dan pertumbuhan ekonomi di 2024. Namun, penyelenggaraannya perlu dijaga untuk memastikan stabilitas politik dan ekonomi, agar pesta demokrasi tersebut tidak berpotensi terjadinya sengketa hasil pemilu dan konflik.

Shinta menjelaskan, Apindo telah menyusun setidaknya ada 5 rekomendasi utama roadmap perekonomian ke depan. Pertama, perbaikan kepastian hukum dan kebijakan serta kelembagaan, dan koordinasi dalam implementasi kebijakan.

Kedua, kebijakan terkait peran teknologi dan SDM untuk mendukung lompatan produktivitas yang diperlukan untuk transformasi ekonomi. Ketiga, kebijakan industri, perdagangan, investasi dan persaingan yang sehat (level playing field).

Keempat, adopsi konsep berkelanjutan karena perubahan makro dan global yang terjadi menuntut perusahaan untuk memenuhi standard ESG (Environment, Social and Governance) dan memanfaatkan peluang untuk mengembangkan industri 'hijau'.

Kelima, perbaikan infrastruktur terkait transportasi, konektivitas dan logistik; transisi sektor energi, dan parasana digital yang efisien dan efektif.

"Juga sejauh mana knowledge (Cawapres), kan tidak semua punya latar belakang ekonomi, tapi yang penting knowledge nya sampai sejauh mana mereka mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan saat ini," pungkas Shinta.