Penyerapan Anggaran Kemenhub Terkendala Proyek Fisik
Penyerapan Anggaran Kemenhub Terkendala Proyek Fisik
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengakui ada sejumlah kendala dalam penyerapan anggaran tahun ini.
Hambatanhambatan tersebut terutama pada proyek-proyek pembangunan fisik di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. ”Ada proyek yang tidak jalan karena memang dalam rencananya tidak memiliki TOR (term of reference) maupun DED (detail engineering design). Ini memang ada di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Solusinya ke depan, kita akan menggunakan konsultan perencana,” ujar Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Kendala lain, terdapat sejumlah anggaran yang diblokir seperti perjalanan dinas dan konsinyering yang mencapai Rp771 miliar. Ada juga masalah pembangunan dermaga penyeberanganpelabuhanyangnantinya akan diusahakan BUMN.
”Selanjutnya ada perubahan nomenklatur di Kemenhub terutama di Direktorat Darat dan Perkeretaapian. Nantinya kami akan melengkapi data pendukung untuk pengusulan revisi rencana blokir, terutama untuk kegiatan yang diprediksi tidak dapat dilaksanakan,” ujar dia.
Kendati demikian, Kementerian Perhubungan optimistis bisa mencapai target penyerapan anggaran hingga 84,59% dari total anggaran Kementerian Perhubungan sebesar Rp64,9 triliun. Menurut Jonan, instansinya akan terus melakukan penyederhanaan perizinan guna mempercepat penyerapan anggaran yang saat ini baru bawah 20%. Dia menambahkan, tahun ini Kemenhub mendapatkan anggaran dua kali lipat yakni Rp64,9 triliun, dibandingtahun lalu yang hanya Rp35 triliun dengan penyerapan 75%.
Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M Sain menyatakan akan memberi perhatian khusus pada penyerapan anggaran di Kemenhub. Pasalnya, sebanyak 38% atau senilai Rp17,6 triliun anggaran di Kementerian Perhubungan yang tidak terserap bisa menjadi hambatan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
”Kalau memang tidak bisa diserap, ya harus dirundingkan sebab ini berkaitan dengan penganggaran tahun yang akan datang di Kementerian Perhubungan,” ucapnya.
Ichsan amin
Hambatanhambatan tersebut terutama pada proyek-proyek pembangunan fisik di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. ”Ada proyek yang tidak jalan karena memang dalam rencananya tidak memiliki TOR (term of reference) maupun DED (detail engineering design). Ini memang ada di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Solusinya ke depan, kita akan menggunakan konsultan perencana,” ujar Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Kendala lain, terdapat sejumlah anggaran yang diblokir seperti perjalanan dinas dan konsinyering yang mencapai Rp771 miliar. Ada juga masalah pembangunan dermaga penyeberanganpelabuhanyangnantinya akan diusahakan BUMN.
”Selanjutnya ada perubahan nomenklatur di Kemenhub terutama di Direktorat Darat dan Perkeretaapian. Nantinya kami akan melengkapi data pendukung untuk pengusulan revisi rencana blokir, terutama untuk kegiatan yang diprediksi tidak dapat dilaksanakan,” ujar dia.
Kendati demikian, Kementerian Perhubungan optimistis bisa mencapai target penyerapan anggaran hingga 84,59% dari total anggaran Kementerian Perhubungan sebesar Rp64,9 triliun. Menurut Jonan, instansinya akan terus melakukan penyederhanaan perizinan guna mempercepat penyerapan anggaran yang saat ini baru bawah 20%. Dia menambahkan, tahun ini Kemenhub mendapatkan anggaran dua kali lipat yakni Rp64,9 triliun, dibandingtahun lalu yang hanya Rp35 triliun dengan penyerapan 75%.
Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M Sain menyatakan akan memberi perhatian khusus pada penyerapan anggaran di Kemenhub. Pasalnya, sebanyak 38% atau senilai Rp17,6 triliun anggaran di Kementerian Perhubungan yang tidak terserap bisa menjadi hambatan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
”Kalau memang tidak bisa diserap, ya harus dirundingkan sebab ini berkaitan dengan penganggaran tahun yang akan datang di Kementerian Perhubungan,” ucapnya.
Ichsan amin
(ftr)
Explore More