Jokowi: 110 Regulasi Hambat Iklim Usaha
Jokowi: 110 Regulasi Hambat Iklim Usaha
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, lebih dari 110 regulasi yang ada saat ini menghambat iklim usaha. Maka, dia ingin lakukan deregulasi besar-besaran dalam waktu dekat.
"Saya minta pada minggu ini pertemuan kita dengan Kadin, dengan asosiasi-asosiasi dunia usaha agar segera dilakukan," kata Jokowi dalam rapat kabinet paripurna, Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (2/9/2015).
Jokowi berkeinginan membahas hal tersebut secara intensif dalam sepekan ini. Bahkan bila perlu seharian penuh.
"Sehingga mana yang tidak, langsung potong, mana yang masih diproses perlu diproses, mana yang masih perlu kajian, dikaji. Tapi ini harus segera keluar," ungkapnya.
Menurutnya, jika tidak segera diatasi, maka pergerakan dunia usaha akan sulit untuk mengeluarkan modalnya dalam rangka investasi. Selain itu, arus modal, arus uang dari luar negeri ke dalam negeri akan terhambat.
"Saya ingin juga agar secepatnya revisi Undang-Undang yang hambat apapun, baik dalam pengadaan barang jasa, berkaitan iklim usaha itu segera direvisi," ujar Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berharap, UU baru agak direm. Namun, revisi-revisi yang diperlukan harus disegera dituntaskan.
"Kajian-kajian ini akan dilakukan dan saya harapkan bulan ini kita tahu mana yang diajukan ke dewan untuk direvisi dan mana yang harus dipercepat, seperti UU JPSK itu sangat diperlukan untuk payung hukum," pungkasnya.
"Saya minta pada minggu ini pertemuan kita dengan Kadin, dengan asosiasi-asosiasi dunia usaha agar segera dilakukan," kata Jokowi dalam rapat kabinet paripurna, Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (2/9/2015).
Jokowi berkeinginan membahas hal tersebut secara intensif dalam sepekan ini. Bahkan bila perlu seharian penuh.
"Sehingga mana yang tidak, langsung potong, mana yang masih diproses perlu diproses, mana yang masih perlu kajian, dikaji. Tapi ini harus segera keluar," ungkapnya.
Menurutnya, jika tidak segera diatasi, maka pergerakan dunia usaha akan sulit untuk mengeluarkan modalnya dalam rangka investasi. Selain itu, arus modal, arus uang dari luar negeri ke dalam negeri akan terhambat.
"Saya ingin juga agar secepatnya revisi Undang-Undang yang hambat apapun, baik dalam pengadaan barang jasa, berkaitan iklim usaha itu segera direvisi," ujar Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berharap, UU baru agak direm. Namun, revisi-revisi yang diperlukan harus disegera dituntaskan.
"Kajian-kajian ini akan dilakukan dan saya harapkan bulan ini kita tahu mana yang diajukan ke dewan untuk direvisi dan mana yang harus dipercepat, seperti UU JPSK itu sangat diperlukan untuk payung hukum," pungkasnya.
(izz)
Explore More