HT: Pemangkasan Penghambat Investasi Berdampak Positif

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menilai paket kebijakan ekonomi Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) akan membawa dampak positif terhadap perekonomian Indonesia.

Menurut dia, satu di antarannya mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Setidaknya terdapat 89 peraturan yang dirombak dari 154 peraturan yang diusulkan untuk dirombak.

"Seluruh kebijakan maupun praktik-praktik yang menghambat investasi harus dipangkas. Dengan adanya deregulasi ini saya kira akan positif," kata HT usai deklarasi DPW dan DPD Partai Perindo Sumatera Selatan, Rabu (9/9/2015).

Sebagai catatan, beberapa hari sebelumnya usulan mengenai hal tersebut telah HT sampaikan kepada Jokowi. Sebelumnya HT dipanggil ke istana untuk diminta saran mengenai cara mengatasi pelambatan ekonomi.

"Saya sarankan kepada beliau memang, penopang ekonomi kita, sekarang kan lemah, kalau kita mau membuat ekonomi kita bisa tumbuh agak baik ya, seperti dulu kembali sulit karena banyak faktor yang tidak bisa kita penuhi juga," ujarnya.

Untuk itu, diperlukan investasi masuk ke Indonesia. Dia menjelaskaan kondisi Indonesia saat ini tidak seperti di era 1970-an Indonesia mengalami booming minyak. Lalu masuk 1990-an, kawasan industri mulai terbangun. Pertumbuhan manufaktur di Jawa khususnya mulai masuk dan terciptalah lapangan kerja seiring pertumbuhan penduduk sehingga basis industri meningkat.

Kemudian, pada era 2000-an hingga tiga tahun lalu harga komoditas melonjak. Harga batu bara, karet, kelapa sawit sedang tinggi-tingganya sehingga ekonomi kian tertopang. Namun kini Indonesia tidak memiliki itu semua. Sebab minyak yang tadinya diekspor jadi diimpor.

Ekonomi Indonesia yang sebelumnya berbasis industri produksi menjadi berbasis konsumsi. Dan harga-harga komoditas berjatuhan. Sehingga Indonesia tidak lagi memiliki penopang perekonomian kuat.

Selain itu, HT juga mengatakan, percepatan belanja pemerintahan itu juga tidak kalah pentingnya. "Supaya ekonomi kita bisa bergulir, mulai dari sekarang harus mengantisipasi untuk mencari alternatif pendanaan," kata CEO MNC Group ini.

Sebab dia menghitung target penerimaan pajak pada tahun ini tidak akan tercapai. Sehingga, diperlukan alternatif pendanaan untuk membiayaai APBN. "Jangan sampai nanti tidak cukup uangnya kalau tidak ada alternatif pendanaan," tegasnya

Seperti diketahui Jokowi meluncurkan tiga paket kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mendongkrak perekonomian Indonesia.

Pertama, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Telah disiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, dua rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan lima aturan menteri lainnya untuk mendukung proses deregulasi tersebut.

Pemerintah juga melakukan langkah penyederhanaan izin, memperbaiki prosedur kerja perizinan, memperkuat sinergi, peningkatan kualitas pelayanan, serta menggunakan pelayanan yang berbasis elektronik.

"Pemerintah berkomitmen menyelesaikan semua paket deregulasi pada September dan Oktober 2015. Jadi nanti akan ada paket kedua, dan mungkin ada paket ketiga yang akan secara konsisten kita lakukan terus," terang Jokowi.

Kedua, mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan dan sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional. Hal itu dilakukan dengan penyederhanaan izin, penyelesaian tata ruang dan penyediaan lahan, serta percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Serta diskresi dalam penyelesaian hambatan dan perlindungan hukum. Pemerintah juga memperkuat peran kepala daerah untuk melakukan dan atau memberikan dukungan pelaksanaan proyek strategis nasional," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Ketiga, peningkatan investasi di sektor properti dengan mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pembangunan perumahan khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti.

"Saya ingin tekankan di sini, paket ini bertujuan untuk menggerakkan sektor riil kita yang akhirnya memberikan pondasi untuk lompatan kemajuan perekonomian kita ke depan," pungkasnya.

Baca: Ini Tiga Paket Kebijakan Ekonomi September I Jokowi