Swasta Sebut Pemerintah Hanya Prioritaskan BUMN
Sabtu, 12 September 2015 - 18:28 WIB
Swasta Sebut Pemerintah Hanya Prioritaskan BUMN
A
A
A
JAKARTA - Pengusaha swasta mengungkapkan bahwa saat ini sikap pemerintah masih saja tidak imbang dengan hanya memprioritaskan kepentingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara kepentingan swasta justru dikesampingkan.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryani SF Motik mengaku bahwa pemerintah seakan memiliki kecenderungan bahwa dunia usaha adalah warga negara kelas dua. Orientasi pemerintah masih kepada BUMN, yang sejatinya juga punya tugas sebagai agen pembangunan (agent of development).
"Ini kelihatannya dunia usaha itu orang yang dibutuhkan tapi juga kurang ditengok. Apalagi sekarang, pemerintah punya kecenderungan dunia usaha warga negara kelas dua. Orientasinya masih ke BUMN. Itu yang kita melihat seperti itu," katanya di Jakarta, Sabtu (12/9/2015).
Sebagai agen pembangunan, sambung dia, perusahaan pelat merah sejatinya tidak bisa hanya mengejar keuntungan semata. Berbeda dengan pengusaha swasta yang menurutnya memang berorientasi kepada keuntungan.
"Misalnya saat Lino (Dirut Pelindo II-RJ Lino)bilang i am make this company rich. Buat saya itu salah. Karena tugasnya Lino sebagai dirut BUMN, dia bukan hanya membuat itu perusahaan Pelindo II kaya," imbuh dia.
Menurut Suryani, RJ Lino seharusnya menyingkirkan ego sentral dengan berniat menjadikan perusahaan negara tersebut kaya. Seharusnya, ia fokus kepada urusan memperlancar arus barang masuk dan keluar dari pelabuhan.
"Dia harus memperlancar arus barang pengusaha swasta yang ada. Jadi enggak boleh ada ego sentralnya. Ini belum ada dibenaknya pemerintahan sekarang. Memang ini sudah terjadi semenjak reformasi, bukan salah Jokowi saja. Jadi saya kira sudah waktunya orientasi dikembalikan lagi," tandasnya.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryani SF Motik mengaku bahwa pemerintah seakan memiliki kecenderungan bahwa dunia usaha adalah warga negara kelas dua. Orientasi pemerintah masih kepada BUMN, yang sejatinya juga punya tugas sebagai agen pembangunan (agent of development).
"Ini kelihatannya dunia usaha itu orang yang dibutuhkan tapi juga kurang ditengok. Apalagi sekarang, pemerintah punya kecenderungan dunia usaha warga negara kelas dua. Orientasinya masih ke BUMN. Itu yang kita melihat seperti itu," katanya di Jakarta, Sabtu (12/9/2015).
Sebagai agen pembangunan, sambung dia, perusahaan pelat merah sejatinya tidak bisa hanya mengejar keuntungan semata. Berbeda dengan pengusaha swasta yang menurutnya memang berorientasi kepada keuntungan.
"Misalnya saat Lino (Dirut Pelindo II-RJ Lino)bilang i am make this company rich. Buat saya itu salah. Karena tugasnya Lino sebagai dirut BUMN, dia bukan hanya membuat itu perusahaan Pelindo II kaya," imbuh dia.
Menurut Suryani, RJ Lino seharusnya menyingkirkan ego sentral dengan berniat menjadikan perusahaan negara tersebut kaya. Seharusnya, ia fokus kepada urusan memperlancar arus barang masuk dan keluar dari pelabuhan.
"Dia harus memperlancar arus barang pengusaha swasta yang ada. Jadi enggak boleh ada ego sentralnya. Ini belum ada dibenaknya pemerintahan sekarang. Memang ini sudah terjadi semenjak reformasi, bukan salah Jokowi saja. Jadi saya kira sudah waktunya orientasi dikembalikan lagi," tandasnya.
(dmd)
