Dibutuhkan Peran Pemerintah untuk Cegah PHK

JAKARTA - CEO Smartpreneur Pro Indonesia Budi Isman mengatakan, diperlukan peran pemerintah untuk membantu perusahaan agar tak gulung tikar dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya.

Dia meyakini, perusahaan atau usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terpaksa melakukan PHK atau menutup usahanya karena sudah tidak mampu bertahan.

"Ibaratnya, itu mereka sudah jadi tulang. Kalau sudah di tulang, tidak ada dagingnya, PHK pilihan terakhir. Saya yakin, mereka lakukan itu karena pilihan terakhir maka peran pemerintah seharusnya berjalan di sini," kata dia di Gedung Sindo, Jakarta, Sabtu (19/9/2015).

Menurut dia, upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah PHK adalah dengan memberi insentif kepada pengusaha.

"Menkeu katanya mau kasih insentif bunga 7,5% kalau perusahaan-perusahaan tidak melakukan PHK ke karyawannya. Itu salah satu cara dari pemerintah. Itu membantu," kata dia.

Kedua, kata dia, kerja sama perusahaan kecil dan perusahaan besar bersama pemerintah. Misalnya dengan membantu dalam pinjaman dana ringan atau memberikan kelonggaran-kelonggaran lain.

"Jadi sekarang bisa sama-sama membantu supaya kalau mereka bangkrut, mereka tidak bisa bayar, bisa dengan kredit bayarnya. Dipermudah, biar cashflow-nya jalan terus walaupun nanti pelan-pelan harus dikembalikan," pungkas dia.

(Baca: Ekonomi Melemah, PHK Bertambah)