Darmin Wakili Jokowi Buka Rakernas Akuntansi 2015
Darmin Wakili Jokowi Buka Rakernas Akuntansi 2015
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka rapat kerja nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2015.
Darmin menjelaskan, rakernas ini sebagai bentuk komitmen dan menumbuhkan sinergi para pengelola negara baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem keuangan negara yang berkualitas transparan dan akuntable.
"Pengelolaan negara yang baik adalah kunci utama penyelenggaraan tata kelola negara yang baik. Besaran nilai APBN yang naik dari tahun ke tahun menuntut pengelolaan keuangan negara yang tertib dan berorientasi kepada hasil," katanya di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jumat (2/10/2015).
Sebagai penyelenggara untuk mewujudkan pengelolaan negara yang transparan dan akuntable, kata Darmin, dilakukan melalui penyusunan keuangan pemerintah yang tepat, andal dan tepat waktu.
"Maka, tema rakernas implementasi akutansi berbasis akrual menjadi sangat relevan untuk membangun semangat bersama merumuskan startegi keuangan dengan rumusan baik di era baru pemerintah. Capaian opini laporan keuangan Kementerian dan Lembaga sepanjang 2005-2014 saya apresiasi. K/L dan Pemda yang berhasil mencapai kualitas opini terbaik dalam laporan keuangan. Hendaknya terus dipertahankan," tutur dia.
Saat ini, dari audit data BPK ada 287 instansi pemerintahan yang teridri dari 62 K/L, 26 pemerintah provinsi, 149 pemkab, dan 50 pemkot.
"Sementara bagi KL dan Pemda yang kualitas laporan keuangannya masih belum mendapat capaian opini terbaik perlu upaya perbaikan dengan meningkatkan komitmen pimpinan dalam menerapkan akutansi berbasi akrual, peningkatan pemahamaan, dan kapasitas SDM dibidang akuntansi, segera tindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK," pungkasnya.
Baca: Rakernas Akuntansi 2015 Dihadiri Menteri dan Pejabat Negara
Darmin menjelaskan, rakernas ini sebagai bentuk komitmen dan menumbuhkan sinergi para pengelola negara baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem keuangan negara yang berkualitas transparan dan akuntable.
"Pengelolaan negara yang baik adalah kunci utama penyelenggaraan tata kelola negara yang baik. Besaran nilai APBN yang naik dari tahun ke tahun menuntut pengelolaan keuangan negara yang tertib dan berorientasi kepada hasil," katanya di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jumat (2/10/2015).
Sebagai penyelenggara untuk mewujudkan pengelolaan negara yang transparan dan akuntable, kata Darmin, dilakukan melalui penyusunan keuangan pemerintah yang tepat, andal dan tepat waktu.
"Maka, tema rakernas implementasi akutansi berbasis akrual menjadi sangat relevan untuk membangun semangat bersama merumuskan startegi keuangan dengan rumusan baik di era baru pemerintah. Capaian opini laporan keuangan Kementerian dan Lembaga sepanjang 2005-2014 saya apresiasi. K/L dan Pemda yang berhasil mencapai kualitas opini terbaik dalam laporan keuangan. Hendaknya terus dipertahankan," tutur dia.
Saat ini, dari audit data BPK ada 287 instansi pemerintahan yang teridri dari 62 K/L, 26 pemerintah provinsi, 149 pemkab, dan 50 pemkot.
"Sementara bagi KL dan Pemda yang kualitas laporan keuangannya masih belum mendapat capaian opini terbaik perlu upaya perbaikan dengan meningkatkan komitmen pimpinan dalam menerapkan akutansi berbasi akrual, peningkatan pemahamaan, dan kapasitas SDM dibidang akuntansi, segera tindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK," pungkasnya.
Baca: Rakernas Akuntansi 2015 Dihadiri Menteri dan Pejabat Negara
(izz)
Explore More