Rizal Ramli: Pejabat Indonesia Gampang Disogok
Kamis, 08 Oktober 2015 - 12:13 WIB
Rizal Ramli: Pejabat Indonesia Gampang Disogok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengungkapkan, Indonesia memiliki banyak kekayaan sumber daya alam (SDA), salah satunya ladang pertambangan emas di Grasberg, Papua. Sayangnya, sumur emas tersebut justru lebih banyak dikuasai asing, dalam hal ini PT Freeport Indonesia.
Dia mengatakan, kekuasaan Freeport yang telah puluhan tahun mengeruk emas di Papua dapat terlihat dari setoran royalti yang diberikan perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut kepada pemerintah Indonesia.
Pemerintah yang sejatinya memiliki kekuasaan penuh atas ladang emas di Papua, hanya mendapat jatah royalti 1% dari Freeport.
"Kita dikasih kesempatan mineral, tembaga, emas batubara, tapi kebanyakan dikuasai asing dalam bentuk kontrak karya. Ada tambang Freeport yang sangat kaya. Tiga dari tambang emas terbesar di dunia. Indonesia cuma dapat (setoran) sedikit. Freeport cuma kasih 1%," katanya di Balai Sudirman, Jakarta, Kamis (8/10/2015).
Padahal, sambung mantan Menko bidang Perekonomian ini, negara-negara lain di dunia menarik royalti bagi perusahaan tambang sebesar 6% hingga 7%.
Menurut Rizal, sedikitnya jatah Indonesia terhadap tambang Freeport lantaran banyak pejabat di Indonesia yang mudah disogok. "Payung hukum Indonesia lemah. Ini karena pejabat Indonesia gampang disogok," imbuh dia.
Selain itu, Freeport dengan seenaknya membuang limbah galiannya yang mengandung mercury ke sungai Amugme, Papua. Bahkan, mereka tidak membayar denda atas pencemaran lingkungan yang dilakukannya dan lebih memilih menyuap pejabat-pejabat di Tanah Air.
"Ini karena pejabat Indonesia gampang disogok. Daripada bersihkan limbah, bayar aja pejabatnya, nego aja ama pejabatnya. Ini yang harus diubah," tandas dia.
Dia mengatakan, kekuasaan Freeport yang telah puluhan tahun mengeruk emas di Papua dapat terlihat dari setoran royalti yang diberikan perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut kepada pemerintah Indonesia.
Pemerintah yang sejatinya memiliki kekuasaan penuh atas ladang emas di Papua, hanya mendapat jatah royalti 1% dari Freeport.
"Kita dikasih kesempatan mineral, tembaga, emas batubara, tapi kebanyakan dikuasai asing dalam bentuk kontrak karya. Ada tambang Freeport yang sangat kaya. Tiga dari tambang emas terbesar di dunia. Indonesia cuma dapat (setoran) sedikit. Freeport cuma kasih 1%," katanya di Balai Sudirman, Jakarta, Kamis (8/10/2015).
Padahal, sambung mantan Menko bidang Perekonomian ini, negara-negara lain di dunia menarik royalti bagi perusahaan tambang sebesar 6% hingga 7%.
Menurut Rizal, sedikitnya jatah Indonesia terhadap tambang Freeport lantaran banyak pejabat di Indonesia yang mudah disogok. "Payung hukum Indonesia lemah. Ini karena pejabat Indonesia gampang disogok," imbuh dia.
Selain itu, Freeport dengan seenaknya membuang limbah galiannya yang mengandung mercury ke sungai Amugme, Papua. Bahkan, mereka tidak membayar denda atas pencemaran lingkungan yang dilakukannya dan lebih memilih menyuap pejabat-pejabat di Tanah Air.
"Ini karena pejabat Indonesia gampang disogok. Daripada bersihkan limbah, bayar aja pejabatnya, nego aja ama pejabatnya. Ini yang harus diubah," tandas dia.
(izz)
Lihat Juga :
